Warga di Perbatasan RI-Papua Nugini Pilih Lepas Kalau Tidak Ada Pembangunan

Reporter

Editor

Jumat, 7 Agustus 2009 19:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jayapura - Jika pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini di Provinsi Papua, maka masyarakat yang berada di lokasi itu cenderung ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini dikatakan salah satu tokoh masyarakat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Arso-Keerom, Kasim Girbes saat dirinya menyampaikan aspirasi di acara kunjungan kerja Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, di Aula Kantor Bupati Keerom, Jumat (7/8).

Menurut Kasim, mimpi lepas dari NKRI itu akan benar-benar terwujud jika pemerintah pusat masih saja melakukan pembangunan dan penganggaran secara sentralistik atau hanya berpusat di Jakarta atau pulau Jawa. “Sebab dari sejarahnya, daerah Keerom sebelum jadi kabupaten adalah daerah merah atau basis salah satu kelonpok bersenjata tentara pembebasan nasional organisasi Papua merdeka (TPN-OPM). Kami sarankan, pemerintah harus membangun masyarakat di wilayah perbatasan di Provinsi Papua. Ini harus disampaikan ke presiden,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Keerom, Pubertus Wamre, mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pos dana khusus ke pemerintah daerah membangun wilayah perbatasan, terlepas dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). “Kami harap usulan ini dapat diperhatikan pemerintah pusat, sehingga hak kami untuk mendapatkan pembangunan bisa terpenuhi,” terangnya.

Sementara dari sisi keamanan, Kapolres Keerom, AKBP Alosius Kowenip mengusulkan ke para anggota DPD RI yang datang ke daerah perbatasan RI-Papua Nugini di Keerom, agar Satgas Pengamanan Perbatasan yang bertugas di perbatasan di Papua, tak boleh didatangkan dari luar daerah Papua. Alasannya, nanti bisa stress dan menimbulkan masalah. “Aparat keamanan disini tentu lebih paham masalah disini. Bagi mereka yang tugas difasilitasi dan diberikan rumah, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Jika sejahtera, mereka tak cari uang di luar,” paparnya.

Ketua Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, Idris mengatakan, pihaknya memiliki pandangan yang sama jika pemerintah pusat sementara ini masih membangun secara sentralistik. “Ketidakadilan itu yang menyebabkan keinginan lepas dari NKRI. Padahal jika ada pemerataan, tentu saja suara-suara seperti itu pasti tak akan pernah ada. Jika saja Jakarta lebih adil, sebenarnya keinginan memberontak tidak ada. Hanya saja, harus ada keadilan. Kami akan sampaikan aspirasi ini ke presiden, agar ada perhatian. Sehingga kawasan perbatasan bisa benar-benar dibangun,” teragnya.

Sekadar diketahui, kedatangan Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI ke Keerom diterima secara resmi Bupati Keerom Celcius Watae yang didampingi wakilnya bersama jajaran pemarintah daerah Kabupaten Keerom. Acara kunjungan ini berakhir, setelah tim pansus didampingi bersama jajaran pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan di Skouw.

CUNDING LEVI

Berita terkait

Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

19 hari lalu

Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua

Baca Selengkapnya

TNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM

19 hari lalu

TNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM

TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Letda Inf Oktovianus Sogalrey.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

20 hari lalu

Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

14 Maret 2023

Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

Arief Kristanto mengatakan ada percobaan pembakaran terhadap SD Negeri Dekai, Jalan Seredala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

1 Maret 2023

Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

Susi Pudjiastuti buka suara soal insiden pembakaran pesawat Susi Air di Papua, mulai dari pilot yang disandera OPM hingga penerbang yang tertunda.

Baca Selengkapnya

Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

1 Maret 2023

Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti, PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), akan menggelar jumpa pers hari ini. Apa yang akan diumumkan?

Baca Selengkapnya

Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

11 Februari 2023

Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

Pengamat transportasi mengatakan penerbangan di zona merah sebaiknya dilakukan militer agar mencegak pembajakan yang terjadi pada pesawat Susi Air.

Baca Selengkapnya

Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

27 Maret 2022

Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

Prajurit TNI korban serangan TPNPB-OPM di Nduga, Papua, pada Sabtu kemarin menjadi 2 orang.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Akui Serang Bandara Kiwi yang Tewaskan 1 Anggota TNI

21 September 2021

TPNPB-OPM Akui Serang Bandara Kiwi yang Tewaskan 1 Anggota TNI

Baku tembak antara TPNPB-OPM dengan TNI kali ini menewaskan satu anggota TNI.

Baca Selengkapnya

TNI Jamin Keamanan Warga di Papua Usai TPNPB-OPM Serukan Perang

21 September 2021

TNI Jamin Keamanan Warga di Papua Usai TPNPB-OPM Serukan Perang

Pangdam Cenderawasih mengatakan seruan TPNPB-OPM tentang perang dan penyerangan ke warga non Papua tak banyak berpengaruh ke masyarakat.

Baca Selengkapnya