Rekannya Masuk Bui, 220 Kepala Desa Demo ke BPN

Reporter

Editor

Kamis, 6 Agustus 2009 14:29 WIB

TEMPO/Hari Tri Warsono

TEMPO Interaktif, Sebanyak 220 kepala desa di Kabupaten Blitar mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Mereka menuntut BPN bertanggungjawab atas dijebloskannya salah satu kepala desa ke penjara karena dianggap keliru melaksanakan program sertifikasi gratis.

Ratusan kepala desa yang datang mengendari sepeda motor ini langsung menyerbu kantor BPN di Jalan Ahmad Yani Blitar. Usaha mereka untuk memasuki kantor BPN gagal setelah dihadang petugas gabungan Kepolisian Resor Blitar dan Kota Blitar. Akibatnya para kepala desa yang masih mengenakan seragam ini memilih memblokir jalan dan mengusir pengendara yang hendak melintas.

Dalam orasinya, Kepala Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Abdul Kamim menuntut BPN bertanggungjawab atas kekeliruan pelaksanaan sertifikat gratis sejak tahun 2007. Sesuai program Ajudikasi atau sertifikasi gratis yang diluncurkan pemerintah pusat melalui BPN, petugas tidak diperkenankan memungut biaya apapun kepada pemohon. “Warga hanya membayar Rp 25 ribu untuk pengurusan sertifikat dengan waktu satu hari,” kata Abdul Kamim.

Program tersebut menuai persoalan saat diterapkan di enam kecamatan Kabupaten Blitar yang menjadi obyek Ajudikasi. Sebab dalam pelaksanannya perangkat desa masih memungut biaya Rp 195 ribu kepada pemohon untuk keperluan administrasi, biaya ukur, dan kelengkapan formal lainnya. Menurut Abdul Kamim, petugas BPN tidak pernah mensosialisasikan ketentuan Ajudikasi tersebut dan membiarkan perangkat desa mengutip biaya kepada warga. Bahkan petugas BPN selalu mendampingi perangkat desa dalam sosialisasi Ajudikasi di lapangan.

Polemik ini mencuat ketika Kepolisian Resor Blitar menangkap Kepala Desa Bence, Kecamatan Garum, Achmad Syaiku karena pelanggaran ajudikasi. Dia dituding melakukan pungutan liar sebesar Rp 195 ribu karena ketidaktahuannya terhadap ketentuan Ajudikasi. Hingga saat ini lebih dari 1.800 petak tanah yang sudah diproses dengan biaya. “Kami minta BPN bertanggungjawab karena membiarkan kesalahan ini,” kata Abdul Kamim.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi spiritual dengan membakar kemenyan di depan pintu halaman BPN. Salah satu tokoh spiritual diminta menghadirkan jin dan makhluk halus untuk mengganggu petugas BPN yang bersembunyi di dalam kantor.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Baca Selengkapnya

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."

Baca Selengkapnya

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.

Baca Selengkapnya

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.

Baca Selengkapnya

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.

Baca Selengkapnya

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.

Baca Selengkapnya