Dalam mereformasi birokrasi, kata Andi, pemerintah baru sebatas melakukan renumerasi. Ia mencatat setidaknya pemerintah telah empat kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil. Sayangnya kenaikkan gaji tersebut tanpa evaluasi kinerja. "Birokrasi hanya melayani diri sendiri bukan melayani orang lain," kata Andi.
Hal senada disampaikan pengamat birokrasi Medrial Alamsyah yang menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang greget menata ulang birokrasi. Reformasi birokrasi terkesan setengah hati. Ia mencontohkan Presiden Yudhoyono hanya menerapkan optimalisasi birokrasi. Padahal yang semestinya dilakukan adalah pelangsingan birokrasi. "SBY tidak menggunakan kata down sizing tapi menggunakan optimalisasi," kata Medrial.
Buruknya birokrasi, Medrial melanjutkan, karena pemerintah masih menganggap birokrasi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Padahal semestinya birokrasi dilihat sebagai sarana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Banyak yg harus dibenahi," kata Medrial.
Pemerintah, lanjut Medrial, bisa melakukan evaluasi ulang semua sistem birokrasi yang saat ini diterapkan, memisahkan birokrasi dengan politik, dan meningkatkan sumberdaya manusia. Selain itu, ia melanjutkan, "pemerintah juga harus mengurangi intervensi politik ke birokrasi."
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Marhani Pua mengatakan buruknya birokrasi di daerah karena banyaknya intervensi politik terhadap pejabat daerah. "Sekda-sekda bingung, mau jadi birokrat murni atau mau jadi pendukung calon incumbent setiap kali ada pilkada," katanya.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
