TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Ratusan mahasiswa ‘menyegel’ Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (25/1). Mereka memprotes keras penyusunan anggaran di sejumlah pos RAPBD yang sangat kontroversial dan mencengangkan publik. Seperti anggaran gaji anggota dewan yang mencapai Rp 25 juta tiap bulan. ‘Penyegelan’ yang dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas di Lampung itu dilakukan dengan menempeli poster-poster keras di kaca-kaca bagian depan, juga sejumlah ruangan fraksi. Poster-poster itu antara lain berbunyi, Selamat Datang di Sarang Penyamun Anggaran, Kawasan Berbahaya: Gunakan Pelindung (Hati Nurani), Gedung Ini Bukan Untuk Orang Tamak. Ruang rapat panitia anggaran pun tak luput dari aksi mahasiswa, dengan ditempeli poster Panitia Penjahat Anggaran. Hanya dua ruang fraksi yang terbebas, yakni Fraksi TNI-Polri dan Fraksi Amanat Bintang Keadilan. Pasalnya, pimpinan kedua fraksi itu menyediakan diri untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa kemarin. “Makanya, ruangan kedua fraksi itu tidak kami segel,” ujar Fajri, koordinator aksi. Para mahasiswa menuntut dilakukan revisi terhadap RAPBD Lampung, terutama terhadap pos-pos pengeluaran yang dinilai menciderai amanat dan aspirasi rakyat. Fajri menuturkan, kekecewaan mahasiswa tidak tertahankan lagi ketika kemarin keinginan berdialog dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi tidak kesampaian. Pimpinan dewan dan lima fraksi tidak menggubris. Para mahasiswa berjanji akan menduduki gedung dewan sampai tuntutan revisi anggaran itu dipenuhi. Aksi meriah para mahasiswa itu dimulai dari Kampus Universitas Lampung. Mereka berangkat ke gedung dewan dengan melakukan long march sejauh 13 kilometer. Hingga tadi siang, tidak terlihat anggota dewan yang masuk kantor. Menurut Claudius D. Maran, anggota Fraksi PDI Perjuangan, kalangan anggota dewan sebelumnya sudah mendengar aksi mahasiswa itu. ”Sehingga banyak yang malas masuk,” ujar Claudius. Kalangan mahasiswa menuduh anggota dewan tidak malu mendapatkan gaji berlimpah sementara rakyat Lampung tidak sedikit yang tergencet kemiskinan. “Bagaimana mau disebut wakil rakyat? BBM naik, mereka diam. Rakyat makan tiwul (diolah dari ketela kering) juga diam. Tapi tidak malu membuat RAPBD kontraversial, yaitu pendapatan masing-masing anggota dewan Rp 25 juta perbulan,” ujarnya. Pendapatan besar juta tiap anggota dewan itu diperoleh dari akumulasi berbagai pos, diantaranya dari uang representasi Rp 1,04 juta, tunjangan kesehatan Rp 4 juta, tunjangan jabatan Rp 720 ribu, tunjangan mobilitas Rp 3 juta, tunjangan fraksi dan komisi Rp 1.250.000. Itu belum termasuk pos-pos lain yang membuat pendapatan anggota dewan Rp 25 juta. Aktivis LSM dan mahasiswa membenturkan fasilitas tersebut dengan hasil survei yang menyebutkan, tunjangan kesehatan untuk warga miskin di Bandarlampung hanya Rp 100-Rp 200 per bulan. Di Lampung tercatat 6,9 juta jiwa hidup miskin "Pendapatan anggota DPRD itu setara kepala dinas, eselon II. Kepala dinas saja tunjangan kesehatannya Rp 200 ribu perbulan, kok DPRD bisa jadi 4 juta begitu," ujar Nanang Tranggono dari Universitas Lampung. (Fadilasari - Tempo News Room)