TEMPO Interaktif, Surakarta: Pemerintah dinilai melakukan ketidakadilan terhadap masyarakat pedesaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN). Hingga saat ini anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan desa belum sebanding dengan jumlah penduduk pedesaan yang masih menjadi penduduk mayoritas di Indonesia.
Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Sudir Santosa, di sela-sela persiapan Kongres I Parade Nusantara di Surakarta. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita di tahun 2009 ini lebih dari seribu miliar rupiah,” kata Sudir Santosa. Sedangkan menurutnya, hanya 1,3 persen dari anggaran tersebut yag dialokasikan bagi pembangunan desa.
Padahal, lanjut Sudir, saat ini sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan. “Sebesar 78 persen penduduk yang tersebar di lebih dari 71.000 desa,” kata Sudir. Hal tersebut membuat ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati masyarakat desa sangat terbatas, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Sudir mengatakan, kondisi tersebut dapat diatasi jika pemerintah bersedia untuk memberi anggaran yang lebih, bagi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. “Paling tidak 10 persen dari APBN harus dialokasikan bagi pembangunan desa,” kata Sudir.
Jika hal tersebut terwujud, Sudir optimis pasyarakat desa akan mengalami kemajuan taraf hidup secara signifikan. “Satu desa bisa mendapatkan stimulus pembangunan Rp 1 miliar per desa per tahun,” kata Sudir. Dengan dana tersebut juga dapat mendorong terwujudnya Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk lembaga keuangan mikro. “Menjadi salah satu solusi dalam pemberantasan praktek lintah darat dan rentenir yang selama ini banyak banyak mencekik masyarakat desa,” katanya.
Cetak biru konsep pembangunan pedesaan termasuk penetapan prosentase anggaran dalam APBN tersebut menurut Sudir harus diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang desa. “Syukurlah saat ini RUU tentang desa sudah masuk dalam agenda rapat panitia khusus DPR RI,” kata Sudir. Dirinya optimis, RUU tersebut dapat diselesaikan oleh DPR sebelum habis masa jabatannya.
Sementara itu Ketua Panitia kongres I Parade Nusantara, H Toto Hardono SE mengatakan bahwa Parade Nusantara memiliki beberapa agenda penting yang akan dibahas di kongres yang berlangsung pada 8-9 Juni di Surakarta tersebut. Selain memperjuangkan adanya anggaran minimal 10 persen APBN untuk pembangunan desa, Parade Nusantara juga akan memperjuangkan adanya kementerian khusus di bidang pedesaan. “Agar pemerintah dapat memprioritaskan desa sebagai dasar pijakan pembangunan,” katanya.
Selain itu, dirinya berharap pemerintah tidak melakukan generalisasi terhadap konsep pembangunan desa. “Karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda,” kata Toto Hardono.
AHMAD RAFIQ
