Kepulauan Riau Serahkan Status Pulau Berhala ke Pusat

Reporter

Editor

Jumat, 5 Juni 2009 08:18 WIB

TEMPO Interaktif, Batam: Menanggapi reaksi pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun Pulau Berhala dan klaim bahwa Pulau Berhala masuk wilayah Jambi, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah melalui juru bicarnya, Irmansyah, menyatakan Pulau Berhala masuk wilayah Kepulauan Riau dan menyerahkan keputusannya pada pemerintah pusat.

"Kami akan menanyakan rencana pemerintah Jambi itu," kata Irmansyah kepada Tempo Jumat pagi (5/6). Selain itu, Kepulauan Riau juga akan meminta penjelasan dari pemerintah pusat soal Pulau Berhala itu.

Menurut Irmansyah, pihaknya tidak berkeinginan berebut pulau, namun merupakan tanggung jawab pihaknya untuk membangun pulau itu sebelumnya. Bila menarik kembali sejarah, katanya, Pulau Berhala adalah bagian Provinsi Kepulauan Riau.

Reaksi Pemerintah Kepulauan Riau ini menyusul rencana Pemerintah Jambi membangun pulau itu (Tempo Interaktif, Kamis (4/6)). Irmansyah mengatakan pihaknya membangun sarana dan prasarana di pulau itu sejak tahun 2002, sebelum Kepulauan Riau resmi menjadi sebuah provinsi terpisah dengan Riau.

Waktu itu, katanya, Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Riau. Logikanya, kata Irmansyah, Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau setelah menjadi daerah pemekaran Provinsi Riau.

Puskesmas, sekolah, perumahan guru dan kepala sekolah telah dibangun oleh pemerintah Kepulauan Riau. Selain itu, warga di sana telah menjadi warga Kepulauan Riau dan telah memiliki dokumen negara seperti kartu tanda penduduk,surat nikah, dan lain-lain.

Sejak 1955 warga di sana memberikan hak suara dalam pemilihan umum di wilayah Riau dan kini Kepulauan Riau. Selain itu, Pulau Berhala menjadi naungan Kerajaan Daik-Lingga yang berpusat di Kabupten Lingga.

Bila alasan Pemerintah Jambi adanya makam tua sebagai tolok ukur, maka hal itu dinilai kurang tepat. Yang lebih penting, masuknya Pulau Berhala tercantum dalam undang-undang ketika Kabupaten Lingga dibentuk.

Dalam pemilihan legislatif 2009 dan pemilihan presiden mendatang Pulau Berhala masuk daerah pemilihan Lingga. "Kan, masih NKRI, jadi enggak perlu rebut-rebutanlah," lanjut Irmansyah.

Gubernur Jambi Zulkifli berpendapat pihaknya memiliki bukti Pulau Berhala masuk wilayah Jambi, yaitu adanya makam kuburan Orang Kayu Hitam.

"Di Kepri ada makam Daeng Celak, asal Bugis, apa harus Pulau Penyengat masuk wilayah Sulawesi?" kata Irmansyah dengan nada tanya.

RUMBADI DALLE | SYAIFUL BAKHORI

Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya