TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai pemerintah lamban dalam menyelesaikan kasus sengketa blok perairan Ambalat dengan Kerajaan Malaysia. "Proses negosiasi itu lamban sekali," kata Agung di gedung MPR/DPR, Senin (1/6).
Kelambanan ini, menurut Agung, terbukti dari penyelesaian tapal batas wilayah timur maupun barat Ambalat belum beres. Dia berharap pemerintah segera menyelesaikan dengan jalan negosiasi secara simultan. "Negosiasi jangan sampai ke forum internasional." Departemen Luar Negeri, lanjut dia, harus menyelesaikan secara bilateral.
Agung juga meminta pemerintah memperhatikan perlengkapan dan alat utama sistem senjata TNI. "Persenjataan harus diperbaharui untuk wibawa bangsa," katanya. Apalagi, kata dia, mulai hangatnya kasus Ambalat dimungkinkan Malaysia mengetahui kekuatan militer RI lemah. "Mungkin inteligen mereka tahu tentang kekuatan kita," kata Agung.
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan memperjuangkan sejengkal tanah negara. "Pembicaraan tetap berjalan, perjuangannya melalui Deplu," katanya. "Jangan katakan seolah-olah kita lemah dan membiarkan. Negara ini tidak seperti itu."
Hatta menyakini pemerintah akan menang dalam negosiasi itu. "Pembicaraan itu juga terus dilakukan oleh pemimpin kita," katanya. "Pemerintah kita sangat firm untuk itu."
EKO ARI WIBOWO
Berita terkait
Utusan Khusus Indonesia-Malaysia Bertemu Bahas Ambalat
10 Agustus 2015
"Batas wilayah maritimnya belum selesai," ujar Retno.
Baca SelengkapnyaSengketa Ambalat, Kemenlu Keluhkan Ini untuk Protes Malaysia
3 Juli 2015
Untuk dapat melayangkan nota protes, Kementerian Luar Negeri membutuhkan informasi rinci.
Baca SelengkapnyaKemenlu Belum Terima Bukti Pelanggaran di Ambalat
29 Juni 2015
Kementerian Laur Negeri sebenarnya sudah mengirim nota protes terkait pelanggaran wilayah udara Ambalat ke Malaysia pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaDua Kapal Militer Malaysia Kembali Masuk Ambalat
13 Oktober 2009
Dua kapal Tentara Laut Diraja Malaysia KD YU-3508 dan KD Ganas-3503 terpergok masuk ke perairan Ambalat Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaTujuh Kapal Perang Terus Pantau Ambalat
4 Agustus 2009
Sekitar tiga bulan terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. "Sudah tidak ada pelanggaran perbatasan," ungkap Harapap.
Baca SelengkapnyaDitanya Ambalat, Menteri Pertahanan Malaysia Tolak Berkomentar
28 Juni 2009
Kami tidak membicarakan Ambalat, juga Manohara. Itu porsinya Jakarta, kata Datuk Ahmad.
Baca SelengkapnyaMenlu Hassan Wirajuda: Ambalat Bukan Konflik Kedaulatan
22 Juni 2009
"Tidak ada satupun negera di dunia yang punya kedaulatan pada landas kontinen," ujarnya.
Baca SelengkapnyaArif H. Oegroseno: Peta Malaysia Diprotes Banyak Negara
22 Juni 2009
Problem awal itu Malaysia mengeluarkan Peta 1979. Pertanyaannya, mengapa mereka mengeluarkan peta itu, sedangkan perundingan sudah akan selesai.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Malaysia Kritik Pers Indonesia Soal Ambalat
16 Juni 2009
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Anifah Aman menganggap pemberitaan tersebut marak terkait dengan pemilihan presiden di Indonesia 8 Juli ini.
Baca SelengkapnyaTNI AL Bantah Larang Wartawan Ikut ke Ambalat
12 Juni 2009
Tapi TNI memang membatasi publikasi menyangkut sengketa ambalat agar tak menambah panas dan berujung pada keresahan masyarakat.
Baca Selengkapnya