TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga donor internasional, Bank Dunia, mengajukan tiga opsi pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah. Menurut catatan Bank Dunia, 50 persen populasi masyarakat belum memiliki jaminan asuransi.

Ahli kesehatan Pandu Harimurti menjelaskan, ketiga opsi itu yakni jaminan kesehatan masyarakat untuk semua penduduk Indonesia, dana asuransi kesehatan wajib tunggal atau gabungan dari dua opsi itu. "Ketiga pilihan ini memerlukan biaya yang cukup besar tapi harus dilihat dampaknya," kata dia dalam peluncuran buku "Health Financing in Indonesia", Rabu (27/5).

Dia melanjutkan, pemberian layanan yang mencakup seluruh penduduk oleh pemerintah akan menaikkan biaya kesehatan hingga empat kali lipat. Namun bila skenario ini dijalankan pada 2015, pemerintah sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan pada semua penduduk dan biaya kesehatan akan turun 10 persen dari produk domestik bruto.

"Tiga opsi itu memungkinkan (untuk dipilih pemerintah) tapi keputusannya ada di tangan pemerintah," jelasnya. Pandu mengaku hingga saat ini Bank Dunia belum memiliki perhitungan alokasi dana pemerintah untuk masing-masing opsi.

Sebelum mengimplementasikan opsi itu, lanjutnya, pemerintah perlu menentukan paket manfaat dan kelompok masyarakat. Beban pemerintah akan semakin besar bila manfaat pelayanan dan kelompok yang ditanggung semakin banyak.

Selain itu pemerintah juga perlu memikirkan penggunaan layanan kesehatan di luar kondisi sakit seperti imunisasi dasar, penanggulangan penyakit menular, dan penyuluhan kesehatan.

Pandu mengatakan program pemerintah jaminan kesehatan masyarakat belum sepenuh optimal. "Subsidi pemerintah untuk fasilitas kesehatan publik seperti rumah sakit masih banyak dinikmati keluarga yang mampu," ujarnya.