Sidang Demo Anarkis Tapanuli Diwarnai Debat Pengacara

Reporter

Editor

Selasa, 26 Mei 2009 13:49 WIB

TEMPO Interaktif, Medan: Sidang kedua demonstrasi anarkis menuntut pemekaran Tapanuli menjadi provinsi, Selasa (26/5), diwarnai debat antarpengacara setelah terdakwa menolak pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh salah seorang pengacara.

Terdakwa demo anarkis, Anju Naibaho, saat sidang pembacaan eksepsi di Ruang Cakra V Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menolak pengacara Martin Simangunsong saat akan membaca eksepsi. Anju meminta hakim menunda pembacaan eksepsi. "Pengacara saya dari Jakarta dikordinir Tim Advokasi Tragedi Provinsi Tapanuli, bukan Martin Simangunsong," ucap Anju.

Mendengar itu, Simagunsong yang sudah bersiap membacakan eksepsi jadi berang. "Saya mendampingi Anju Naibaho saat pemeriksaan di polisi. Sidang perdana minggu lalu saya juga mendampingi. Ini pelecehan profesi advokat," ucap Martin.

Tim pengacara Anju tetap bersikukuh membacakan eksepsi. "Kami diminta orang tua Anju mendampingi selama sidang. Bukan maksud merebut kasus ini dari pengacara Medan," ucap Siagian dari tim pengacara.

Anju mengaku tidak memiliki uang membayar jasa pengacara. "Itu sebabnya saya mencabut kuasa dan mengalihkan ke tim pengacara dari Jakarta," ujar Anju. Akibat debat sesama pengacara di ruang sidang, hakim menunda sidang hingga Kamis pekan depan.

Anju Naibaho adalah salah satu dari 16 terdakwa yang diduga menjadi pelaku demo anarkis di Medan, 3 Februari 2009. Akibat ulah mereka, Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat, meninggal dunia.

SAHAT SIMATUPANG

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya