TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pilot Garuda urung melakukan mogok terbang, Senin (27/1), setelah asosiasi mendapat kesempatan untuk dipertemukan dengan pihak Garuda Indonesia di depan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Dengan jaminan Menteri Tenaga Kerja atas rencana pertemuan tersebut, kita menerima nasihat darinya untuk menunda pemogokan, ujar Juru Bicara Asosiasi Pilot Tonggo Gultom kepada Tempo News Room, Sabtu (25/1) siang. Pertemuan yang difasilitasi Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea itu akan digelar Selasa (28/1) depan, di kantor Menteri Tenaga Kerja, pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Asosiasi Pilot berharap dapat mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak. Selain Menteri Tenaga Kerja, pertemuan itu rencananya juga akan dihadiri oleh Menteri negara BUMN Laksamana Sukardi, Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan, Dirjen Pembinaan Hubungan Indusrial Departemen Tenaga Kerja, dan Presiden Asosiasi Pilot Garuda Ari Sapari. Ancaman pemogokan itu disampaikan Asosiasi Pilot setelah tuntutan perbaikan besaran dan struktur gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia. Mereka telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan hal itu, tapi tidak ada kesepakatan. Sempat tersiar kabar bahwa mereka meminta gaji sekitar Rp 88 Juta sebulannya. Saat ditanyakan kepada Gultom, ia mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah gaji bagi pilot dengan jenjang tertinggi. Itu sih yang sudah bekerja 20 tahunan lebih. Itu pun sifatnya masih proposal, jelasnya. Namun, Gultom mengingatkan bahwa aksi industrial berupa pemogokan itu bukanlah suatu langkah pragmatis atau dilandasi motif politik tertentu. Semuanya bermula dari 2001 saat Garuda Indonesia bangkit untuk meningkatkan profesionalismenya. Salah satu caranya adalah dengan memulai langkah pilot bench-marking dengan mengacu pada standar internasional yang digunakan di tiga maskapai penerbangan yang dianggap mendekati Garuda, seperti Malaysia Airlines, Singapore Airlines, dan Qantas. Bench-marking yang dilaksakanan oleh tim beranggotakan manajemen, Asosiasi Pilot, dan Serikat Pekerja Garuda ini, menemukan beberapa soal. Di antaranya, Garuda Indonesia belum memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia pilot yang terencana dengan baik. Selain itu, garuda juga dinilai belum punya pilot managements system berstandar internasional. Sepanjang 2002, hasil bench-marking itu dibahas dan dikembangkan bersama menjadi apa yang disebut dengan collective agreement antara manajemen dengan Asosiasi Pilot. Collective agreement itu tidak hanya mengatur masalah tunjangan dan gaji, tapi juga meliputi pengaturan pengembangan sumber daya manusia pilot, posisi pilot di perusahaan, hubungan asosiasi pilot dengan asosiasi lain, hubungan asosiasi dengan manajemen, dan posisi pilot, manajemen pilot, serta perusahaan penerbangan. Saat ditanya, bagaimana jika Direksi Garuda Indonesia menolak usulannya? Ia yakin akan terjadi negosiasi. Mereka kan bukan yang memberi keputusan atau surat keputusan, nanti kan ada Menteri Tenaga Kerja dan Pak Laksamana Sukardi, imbuhnya. (Indra Darmawan-Tempo News Room)