Mencontreng Dua Kali, Dituntut 6 Bulan Penjara
Kamis, 30 April 2009 13:40 WIB
TEMPO Interaktif ,
Makassar :Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 bulan kurungan dan denda Rp 6 juta kepada terdakwa Marten B, yang dinyatakan terbukti mencontreng dua kali saat pemilu legislatif, 9 April lalu. Dalam sidang yang berlangsung siang ini di Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa menyatakan terdakwa telah mencontreng di tempat pemungutan suara (TPS) 9 dan dan akan mencontreng di TPS 7 Kelurahan Tamamau kecamatan Panakkukang, Makassar.
Sial, belum sempat mencontreng, terdakwa keburu tertangkap. "Dia mengaku hanya iseng-iseng mencontreng, karena diberi dua undangan oleh RW, jadi harusnya RW juga bertanggungjawab," kata Jaksa Penuntut, AM. Djalil di pengadilan, hari ini.
Hakim yang memimpin sidang, Parlas Nababan mengatakan terdakwa telah mengakui kesalahannya. Hakim Parlas akan membacakan putusan Senin pekan depan.
IRMAWATI
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
1 hari lalu
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
29 hari lalu
Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
31 hari lalu
Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
33 hari lalu
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
36 hari lalu
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca Selengkapnya
H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
40 hari lalu
H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
47 hari lalu
Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
48 hari lalu
Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
50 hari lalu
Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca Selengkapnya
DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
53 hari lalu
DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
15 jam lalu
17 jam lalu
21 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
