TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR akan mengadakan rapat gabungan dengan pemerintah berkaitan dengan kasus divestasi Indosat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PPP, Tosari Widjaya, usai rapat dengan Komisi I, IV, V, dan IX di gedung DPR/MPR, Jumat (24/1). Rencananya, pertemuan akan dilaksanakan 27 Januari nanti. Menurut Tosari, rapat gabungan dengan Menteri Negara BUMN itu juga akan melibatkan Menko Perekonomian, Panglima TNI, BIN, dan Lembaga Sandi Yudha. "Tapi jadi tanggal itu atau tidak tergantung pemerintah,kata Tosari. Menurutnya rencana itu tidak ada kaitannya dengan hak angket anggota Dewan yang telah diajukan. "Hak angket itu adalah hak anggota, kita tidak bisa menafikkanya. Jadi biar dua-duanya menjalankan tugas secara konstitusional, tandasnya. Pemanggilan oleh pimpinan Dewan ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi hak angket yang telah diajukan anggota Dewan untuk memanggil pemerintah. Sebaliknya, kata dia, anggota dewan yang mengajukan hak angket juga tidak bisa menghalangi proses para pimpinan Komisi ini. Tosari meminta persoalan ini tidak dipertentangkan. Pasalnya, antara komisi dan anggota dewan memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Soal dilibatkannya Panglima TNI, Tosari menjelaskan, itu atas permintaan Komisi Pertahanan dan Keamanan. Komisi ini bermaksud mengetahui dampak bagi keamanan sehubungan dengan adanya divestasi Indosat ini. (Andi DewantoTempo News Room)