TEMPO Interaktif, Purwakarta:Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Depnakertrans) Mardjono, mengungkapkan sistem pengupahan buruh di Indonesia menduduki peringkat terendah ketiga di Asia, di bawah India dan Pakistan. Hal ini dikarenakan para pengusaha lebih suka mengalokasikan dananya untuk kepentingan sogok-menyogok di kalangan birokrasi. Hal ini, kata dia, disebabkan pengusaha punya tradisi serba ingin cepat dalam hal perizinan. Karena itu tak mengherankan apabila uang tersebut digunakan untuk membeli hadiah, upeti, dan parsel. “Sehingga alokasi dana buat kesejahteraan upah (upah minimum) buruh belum apa-apa jika dibandingkan dengan unpredictable cost untuk kepentingan suap,” ujarnya kepada Tempo News Room di Purwakarta, Rabu (23/1). Ia yakin, kalau saja alokasi dana suap-menyuap itu dipakai untuk kepentingan kesejahteraan buruh, mungkin kondisi buruh di Indonesia dewasa ini, tidak terlalu tertinggal jauh dibanding negara tetangga lainnya. Ia mengungkapkan asumsinya bahwa alokasi dana perusahaan-perusahaan bagi kesejahteraan buruhnya hanya mencapai lima hingga tujuh persen. “Padahal, di negara lain di Asia, asumsi alokasi dana buat kesejahteraan buruh itu rata-rata sudah mencapai angka 12 sampai 15 persen,” katanya. Sebagai bahan perbandingan, Mardjono mengungkapkan, nilai pengupahan di Malaysia saat ini sudah mencapai 2500 ringgit (1 ringgit setara dengan Rp 2.700 berarti Rp 6, 7 juta) per bulan. Sedangkan di Indonesia, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang tertinggi baru mencapai Rp 591 ribu per bulan. “Jadi dengan Malaysia saja, upah buruh kita sudah ketinggalan sampai empat kali lipat, ” tandasnya. Mardjono mengingatkan, majunya industri di Negeri Jiran itu disebabkan karena kinerja buruh yang baik. Ia lantas mengutip falsafah buruh yang dianut Jepang, “kembali kepada kebaikan.” Artinya, kalau perusahaan memberikan upah yang layak buat para buruhnya, tidak akan mengurangi kemajuan dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Karena itu Mardjono mahfum bila buruh di Indonesia gemar berunjuk rasa. Justru menurut dia perusahaan melakukan instrokspeksi seandainya buruh bersikap seperti itu. Dan bukan malah melakukan teror serta intimidasi. Karena, kata dia, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mardjono mengimbau agar pihak pengusaha indutri di Indonesia juga membuka kran keterbukaan dalam soaal manajemen keuangan perusahaan kepada para karyawannya. “Kalau pun ditutup-tutupi juga percuma saja. Sebab, para karyawan juga mengetahui ihwal untung rugi yang diperoleh perusahaannya. Dijelaskan, di Indonesia sampai Januari 2002, tercatat 30 juta orang yang mengandalkan hidupnya dari kerja sebagai karyawan pabrik. Setiap bulannya mereka menerima UMP yang tertinggi Rp 591 ribu untuk DKI Jakarta dan yang terendah UMP di Jawa Barat, yakni sebesar Rp 415 ribu per bulan. (Nanang Sutisna)