Dewan Tuding Jaksa Persulit Kasus Pembalakan Hutan Riau
Senin, 16 Februari 2009 19:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat mencecar Kejaksaan Agung terkait penghentian penyidikan kasus pembalakan liar yang melibatkan 13 perusahaan di Riau. Dewan menuding Kejaksaan telah mempersulit perkara karena selalu menolak pelimpahan berkas penyidikan dari polisi.
"Kejaksaan selalu berdalih berkas tidak lengkap karena tak ada keterangan ahli," kata anggota Komisi Hukum Dewan Panda Nababan dalam Rapat Kerja antara Komisi Hukum dan Kejaksaan Agung di Gedung MPR/DPR, Senin (16/2).
Menurut Panda, Kejaksaan mestinya tak menolak saksi ahli yang disodorkan polisi. "Limpahkan berkasnya saja ke pengadilan," kata politikus PDI Perjuangan itu. "Kalaupun bebas, itu ditentukan pengadilan."
Akhir tahun lalu polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus ini. Polisi sudah melengkapi berkas penyidikan dengan menyertakan keterangan dua ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup namun ditolak jaksa, yang meminta saksi ahlinya dari Departemen Kehutanan.
ANTON SEPTIAN
"Kejaksaan selalu berdalih berkas tidak lengkap karena tak ada keterangan ahli," kata anggota Komisi Hukum Dewan Panda Nababan dalam Rapat Kerja antara Komisi Hukum dan Kejaksaan Agung di Gedung MPR/DPR, Senin (16/2).
Menurut Panda, Kejaksaan mestinya tak menolak saksi ahli yang disodorkan polisi. "Limpahkan berkasnya saja ke pengadilan," kata politikus PDI Perjuangan itu. "Kalaupun bebas, itu ditentukan pengadilan."
Akhir tahun lalu polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus ini. Polisi sudah melengkapi berkas penyidikan dengan menyertakan keterangan dua ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup namun ditolak jaksa, yang meminta saksi ahlinya dari Departemen Kehutanan.
ANTON SEPTIAN
