Pencopotan Pimpinan Polisi Terkait Demo Maut Tunggu Penyelidikan

Reporter

Editor

Kamis, 5 Februari 2009 06:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat yang mendesak agar Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna dan Kepala Kepolisian Kota Medan, Komisaris Besar Anton Suhartono, dicopot belum dapat dipenuhi segera. Desakan itu menyusul insiden anarkistis tragis di gedung DPRD Sumatera Utara yang menewaskan Abdul Azis Angkat, ketua Dewan.

"Kami telah mengirim Inspektorat Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani untuk menyelidikinya," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Jenderal Abu Bakar Nataprawira. "Kami menunggu hasil penyelidikan."

Menurut Abu Bakar, masalah copot-mencopot jabatan di kepolisian itu ada mekanismenya. Ada proses dan tergantung dari penyelidikan serta keterangan saksi. Bila ternyata pimpinan kepolisian terkait dengan pengamanan dinilai keliru, dia tidak menyangkal pucuk pimpinannya diganti atau dimutasi. "Kalau hasil penyelidikan dan rapat menunjukan hasil dia tidak mampu menjalankan tugas, maka dapat ditegur, mutasi, atau diganti," katanya.

Desakan pencopotan itu antara lain datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, partainya kecewa berat dengan model pengamanan kepolisian dalam aksi massa di gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (3/2). Akibat kurang antisipasi, kader Golkar yang juga Ketua DPRD setempat, Abdul Azis Angkat, tewas dipukuli massa.

CORLINA DESYANA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya