TEMPO Interaktif, Malang: Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk memprotes bupati dan wakil bupati, Rabu (28/1) siang.
Abdul Mujib Idris, salah seorang pengurus merangkap pengawas pemenangan calon legislator PKB, menyampaikan bahwa protes mereka dipicu oleh hilangnya ribuan bendera PKB di beberapa kecamatan.
Ia mencontohkan pencabutan bendera PKB bergambar bekas Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja pada Selasa (27/1) di Singosari, bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan di Malang.
“Kami minta klarifikasi dan pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati yang menyatakan lewat pidato politiknya bahwa beliau menjamin proses dan pelaksananaan Pemilu 2009 akan kondusif. Tapi kenyataannya kami bendera sering dicabut,” kata Mujib seusai melapor di kantor Satpol PP.
Menurut Mujib, bendera PKB sering dicabuti orang-orang tak bertanggung jawab. Puncak pencabutan bendera terjadi sepanjang Januari 2009. Ada sekitar tiga ribu bendera PKB yang dicabut, seperti terjadi di Lawang, Singosari, dan Bululawang. Di Lawang, dari 500 bendera tiang kecil dan ditambah 130 bendera besar, kini tinggal 3-5 bendera.
“Kami kehilangan banyak bendera. Kami menduga pencabutan bendera itu bertendensi politik. Kami minta bupati, wakil bupati, dan Satpol PP bertanggung jawab. Kami minta klarifikasi dari bupati maupun wakil bupati,” ujar Mujib, seraya menambahkan tidak ada dualisme kepengurusan PKB di Kabupaten Malang.
Mujib memberi batas waktu tiga hari kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk memenuhi tuntutan PKB. Bupati Sujud Pribadi diminta bersedia bertemu dengan pengurus PKB. Ia mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar jika bupati menolak menjumpai pengurus PKB untuk memberikan klarifikasi seputar pencabutan bendera, khususnya menjelang kedatangan Presiden Yudhoyono di Malang, Selasa (27/1).
ABDI PURNOMO
Abdul Mujib Idris, salah seorang pengurus merangkap pengawas pemenangan calon legislator PKB, menyampaikan bahwa protes mereka dipicu oleh hilangnya ribuan bendera PKB di beberapa kecamatan.
Ia mencontohkan pencabutan bendera PKB bergambar bekas Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja pada Selasa (27/1) di Singosari, bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan di Malang.
“Kami minta klarifikasi dan pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati yang menyatakan lewat pidato politiknya bahwa beliau menjamin proses dan pelaksananaan Pemilu 2009 akan kondusif. Tapi kenyataannya kami bendera sering dicabut,” kata Mujib seusai melapor di kantor Satpol PP.
Menurut Mujib, bendera PKB sering dicabuti orang-orang tak bertanggung jawab. Puncak pencabutan bendera terjadi sepanjang Januari 2009. Ada sekitar tiga ribu bendera PKB yang dicabut, seperti terjadi di Lawang, Singosari, dan Bululawang. Di Lawang, dari 500 bendera tiang kecil dan ditambah 130 bendera besar, kini tinggal 3-5 bendera.
“Kami kehilangan banyak bendera. Kami menduga pencabutan bendera itu bertendensi politik. Kami minta bupati, wakil bupati, dan Satpol PP bertanggung jawab. Kami minta klarifikasi dari bupati maupun wakil bupati,” ujar Mujib, seraya menambahkan tidak ada dualisme kepengurusan PKB di Kabupaten Malang.
Mujib memberi batas waktu tiga hari kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk memenuhi tuntutan PKB. Bupati Sujud Pribadi diminta bersedia bertemu dengan pengurus PKB. Ia mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar jika bupati menolak menjumpai pengurus PKB untuk memberikan klarifikasi seputar pencabutan bendera, khususnya menjelang kedatangan Presiden Yudhoyono di Malang, Selasa (27/1).
ABDI PURNOMO
