TEMPO Interaktif, Denpasar:Organisasi Pengusaha Angkutan dan Kendaraan (Organda) Bali keberatan untuk melakukan penurunan tarif. Alasannya, penurunan harga Bahan Bakar Minyak tidak berimbang dengan kenaikan harga spare part kendaraan.
Ketua Organda Bali Eddy Darmaputra menyebut, penurunan harga BBM hanya mempengaruhi 20 persen dari biaya operasional. Sementara kenaikan sparepart dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai 45 persen mengikuti tren kurs dolar atas rupiah. “Tetap berat buat kami,” ujarnya di sela-sela Musyawarah Daerah Organda Bali, Rabu (14/1) di Sanur, Denpasar.
Namun demikian, untuk memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, pihaknya akan tetap melakukan kajian agar penurunan dapat dilakukan. Salah-satu yang dijadikan acuan adalah SK Menteri Perhubungan yang menentukan penurunan sekitar 4,6 persen atau dengan asumsi penurunan harga dari Rp 150/kilometer menjadi Rp 143/km.
Tapi dia sendiri memastikan, penurunan tidak
mungkin diatas 4 persen. Hasil kajian itu nantinya akan diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan penetapan tarif Angkutan Antara Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kepada Bupati/Walikota
untuk penetapan tarif angkutan kota.
Organda sendiri berharap, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk peningkatan layanan transportasi murah bagi masyarakat. “Kalau kita yang diminta, tentu saja kami tidak mampu,” ujarnya. ROFIQI HASAN
Ketua Organda Bali Eddy Darmaputra menyebut, penurunan harga BBM hanya mempengaruhi 20 persen dari biaya operasional. Sementara kenaikan sparepart dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai 45 persen mengikuti tren kurs dolar atas rupiah. “Tetap berat buat kami,” ujarnya di sela-sela Musyawarah Daerah Organda Bali, Rabu (14/1) di Sanur, Denpasar.
Namun demikian, untuk memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, pihaknya akan tetap melakukan kajian agar penurunan dapat dilakukan. Salah-satu yang dijadikan acuan adalah SK Menteri Perhubungan yang menentukan penurunan sekitar 4,6 persen atau dengan asumsi penurunan harga dari Rp 150/kilometer menjadi Rp 143/km.
Tapi dia sendiri memastikan, penurunan tidak
mungkin diatas 4 persen. Hasil kajian itu nantinya akan diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan penetapan tarif Angkutan Antara Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kepada Bupati/Walikota
untuk penetapan tarif angkutan kota.
Organda sendiri berharap, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk peningkatan layanan transportasi murah bagi masyarakat. “Kalau kita yang diminta, tentu saja kami tidak mampu,” ujarnya. ROFIQI HASAN
