TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mengusulkan agar izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dicabut jika tidak mau menjual premium pada harga yang berlaku saat ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyampaikan usul itu kepada Pertamina.
"Ya, saya usulkan (dicabut)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di kantor Presiden, Rabu (3/12). Ia mengemukakan alasan SPBU menolak menjual premium karena pengusaha pompa bensin enggan pendapatan mereka turun.
Tapi ini, kata dia, bukanlah alasan pompa bensin tidak mengambil premium. Sebab ini adalah resiko bisnis yang harus diambil pompa bensin. "Kalau memang mereka tidak mau mengambil resiko bisnis, lihat enaknya saja, ya gak usah bisnis SPBU," katanya.
Soal permintaan kompensasi margin keuntungan dari pengusaha kepada Pertamina, menurut Purnomo, hal itu sudah tercantum dalam kontrak bisnis antara mereka dengan Pertamina.
Ia membantah pasokan ke pompa bensin tersendat. Menurutnya, suplai pertamina cukup, pasokan dan stok juga cukup. "Hanya saja hubungan bisnis to bisnis antara Pertamina dan pompa bensin tidak dilanjutkan," katanya.
NININ DAMAYANTI
"Ya, saya usulkan (dicabut)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di kantor Presiden, Rabu (3/12). Ia mengemukakan alasan SPBU menolak menjual premium karena pengusaha pompa bensin enggan pendapatan mereka turun.
Tapi ini, kata dia, bukanlah alasan pompa bensin tidak mengambil premium. Sebab ini adalah resiko bisnis yang harus diambil pompa bensin. "Kalau memang mereka tidak mau mengambil resiko bisnis, lihat enaknya saja, ya gak usah bisnis SPBU," katanya.
Soal permintaan kompensasi margin keuntungan dari pengusaha kepada Pertamina, menurut Purnomo, hal itu sudah tercantum dalam kontrak bisnis antara mereka dengan Pertamina.
Ia membantah pasokan ke pompa bensin tersendat. Menurutnya, suplai pertamina cukup, pasokan dan stok juga cukup. "Hanya saja hubungan bisnis to bisnis antara Pertamina dan pompa bensin tidak dilanjutkan," katanya.
NININ DAMAYANTI
