TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia kecewa atas tidak adanya konsultasi awal terhadap pemberlakuan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang wajib lapor terhadap warga negara Indonesia yang tinggal tetap ataupun sementara di Amerika. Hal itu mengganggu kami karena sebelumnya tidak diajak konsultasi, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, dalam jumpa pers, di kantornya, Rabu (22/1). Seperti ditulis sebelumnya, pemerintah AS telah menerapkan peraturan wajib lapor bagi Warga Negara Indonesia pria yang berumur diatas 16 tahun, baik yang tinggal di AS maupun yang akan berkunjung ke sana. Marty menyayangkan tidak adanya konsultasi awal tersebut. Sebab, bila hal itu dilakukan sebelumnya bisa meminimalisir kesalahpahaman diberlakukannya aturan tersebut. Selanjutnya, ia berharap agar pada pelaksanaan keputusan tersebut dapat lebih sensitif terhadap pandangan negara lain, misalnya Indonesia, sehingga bisa mengurangi kemungkinan salah paham. Namun, Marty menolak menyebutkan bahwa diberlakukannya keputusan ini disebabkan karena tidak adanya upaya diplomasi dari perwakilan Indonesia di sana. Saya tidak suka mengkritik, tetapi perlu di ketahui bahwa sebelum Indonesia masuk dalam daftar ini telah ada beberapa negara yang masuk di dalamnya. Negara-negara tersebut berorientasi politik luar negeri dekat dengan AS. Jadi, tidak ada hubungannya dengan lambatnya upaya diplomatik, papar Marty. Disebutkan, saat ini WNI di AS secara resmi tercatat ada 33 ribu orang. Menurut Marty, tadi malam waktu setempat, Kedutaan Besar RI di AS telah mengadakan pertemuan dengan WNI di AS untuk memberikan penjelasan, penyuluhan dan pelayanan. Bahkan, KBRI telah memasang hotline khusus untuk meningkatkan pelayanannya kepada WNI yang ada di sana. Sedangkan khusus untuk WNI undocumented, Marty tidak dapat menyebutkan jumlahnya. Namanya saja undocument, jadi mereka masuk tanpa ijin dan karenanya tidak tercatat sehingga kita tidak mengetahui persis berapa jumlahnya, jelasnya Saat ini, langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah menghimbau WNI agar tidak melakukan kunjungan ke AS dalam waktu dekat. Selain itu, Marty juga berpendapat bahwa perlu dilakukan proyeksi atas sikap yang rasional dengan tidak melakukan protes keras. Karena hal itu dapat mengurangi simpati dari masyarakat Amerika sendiri, dan kalangan internasional, katanya. Lagipula, pemerintah Indonesia melalui Presiden Megawati Soekarnoputri telah menyatakan keberatannya atas pemberlakuan peraturan wajib lapor kepada WNI tersebut. Keberatan itu disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS, James Kelly, pada kunjungannya ke Indonesia, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, yang dipermasalahkan Indonesia adalah masuknya Indonesia dalam daftar tersebut saat ini. Cuma, Marty mengakui, hal itu merupakan wewenang suatu negara. Lagipula, AS telah menyatakan bahwa nanti akan ada 130 negara yang pada akhirnya akan masuk dalam daftar tersebut. (D.A. Chandraningrum-Tempo News Room)