TEMPO Interaktif, Mataram: Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi tadi tidak diizinkan memasuki gedung Sangkareang di kompleks kantor gubernur untuk mengikuti rapat dengan Gubernur Muhammad Zainul Madjdi karena terlambat.

Para kepala dinas dan kepala lembaga teknis daerah itu sedianya akan menghadiri undangan rapat evaluasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Namun, pintu masuk di depan gedung Sangkareang telah dikunci, sementara pintu lain dijaga polisi pamong praja.

Kepala Humas Pemerintah Provinsi NTB Andy Hadianto, mengatakan Gubernur meminta para pejabat disiplin dan bisa membagi waktu serta bersedia hadir bila diundang. "Hendaknya sepuluh menit sebelum acara sudah datang. Kalau terlambat tidak diizinkan masuk," kata Andy mengutip Zainul Madjdi.

Ini sikap tegas pertama Zainul Madjdi terhadap bawahannya sejak dilantik 17 September lalu.

Seharusnya para pejabat itu hadir pada pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber dana APBD, pukul 8.00 pagi. Tapi sebelas pejabat, di antaranya Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah NTB, Direktur RSU Daerah Mataram, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, tidak diizinkan masuk sampai selesainya pembukaan yang berlangsung sekitar 30 menit.

Dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, Zainul Madjdi menerima laporan realisasi keuangannya baru 64,26 persen atau Rp702,8 miliar dari Rp1,093 triliun. Ia meminta dilakukan efisiensi dan terkendali sesuai visi kepemimpinannya. "Kalau ada lebihnya, akan dikembalikan ke kas daerah," ujarnya.

Supriyantho Khafid