TEMPO Interaktif, Jakarta : Jakarta: Penerapan standar baku tarif rumah sakit pemeritah dipastikan mulai 1 Januari 2009, setelah sempat ditunda dari 1 juli 2008 menjadi 1 September 2008. "Hasil pantauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, banyak yang belum siap," ujar Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Hanna Permana ketika dihubungi Sabtu (8/11)

Konsep 'Indonesia Diagnosis Related Groups' (INA-DRG) berupa sistem paket mulai dari prosedur penanganan tindakan medis terhadap suatu jenis penyakit, pengobatan, dan pembiayaannya akan sama di seluruh rumah sakit. Meski sudah mendapat pelatihan dari Departemen Kesehatan, Hanna menambahkan masih banyak peserta yang belum mengerti tentang perangkat lunaknya. "Ketika grouping ke software, mereka bingung," tandasnya.

Anggota asosiasi juga mempertanyakan kenapa harus meminta kode akses lagi ke Departemen ketika memakai perangkat lunak yang dari Malaysia ini. "Kenapa tidak diberikan saja ketika pelatihan," tanya Hanna. Ia khawatir kalau ada biaya tambahan lagi untuk mendapatkan kode akses dan perangkat lunak tersebut. Hingga November ini Hanna belum tahu persis berapa anggota yang sudah mengakses INA-DRG.

Pemerintah sendiri telah menguji coba INA-DRG pada 15 rumah sakit yakni RSU H Adam Malik (Medan), RSUP Dr M Djamil (Padang), RSUP Dr M Hoesin (Palembang), RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais (Jakarta), RSUP Dr Hasan Sadikin (Bandung), RSUP Dr Sardjito (Yogyakarta), RSUP Dr Kariadi (Semarang), RSUP Sanglah (Denpasar), RSUP Dr Wahidin Sudiro Husodo (Makassar), dan RSUP Dr R Kandow (Manado).

Dianing Sari