Kaban: Pengelolaan Hutan Harus Libatkan Warga

Reporter

Editor

Minggu, 2 November 2008 21:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jambi: Menteri Kehutanan Malam S Kaban berharap setiap usaha pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut. Sebab, selain dapat memberi lapangan kerja pada warga, itu juga dapat menghindari terjadinya perambahan.

"Saya berharap kepada perusahaan apa pun yang mendapat izin mengelola hutan, seperti PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI), saat ini akan merestorasi kawasan hutan seluas 101 hektare lebih, harus melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan ini," kata Kaban kepada wartawan ketika mengunjungi kawasan hutan Harapan Rainforest, bersama Pangeran Charles, di Desa Bungku, Dusun Kunangan Jaya, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (2/11).

PT REKI dalam kegiatannya merestorasi kawasan hutan bekas Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Asialog yang berada di dalam dua Provinsi, yakni Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan itu, menurut Kaban, perlu didukung oleh semua pihak. Pasalnya, kegiatan itu bertujuan untuk mengembalikan kondisi hutan seperti semula.

"Saya rasa upaya semacam ini patut untuk dicontoh, mengingat apa yang dilakukan PT REKI sekarang merupakan yang pertama di Indonesia. Saat ini sudah ada 10 permintaan izin baru untuk melakukan hal sama, antara lain untuk merestorasi kawasan hutan di Pulau Kalimantan," ujarnya.

Kaban menganggap banyak keuntungan diperoleh dengan merestorasi hutan yang sudah rusak. Selain dapat membangun hutan kembali, restorasi juga menjaga kelestarian semua bentuk kehidupan yang bergantung kepada hutan itu sendiri dan dapat menghasilkan karbon.

"Bila upaya restorasi ini berhasil, nantinya kawasan hutan tersebut akan bisa dijadikan sebagai investasi, misalnya dengan menjual karbon. Selanjutnya tinggal mencari pasar atau pembeli hasil karbon itu,"

PT REKI yang dalam kegiatannya dibiayai Uni Eropa, sudah beroperasi sejak setahun lalu antara lain dengan menanam kembali berbagai jenis kayu seperti Bulian, Meranti, dan Jelutung. Tidak itu saja, perusahaan ini juga turut menjaga kelestarian hutan dan segala isinya dari gangguan orang-orang untuk mencari keuntungan di kawasan hutan tersebut.

Saat ini, dari luas 101 hektare lebih yang akan direstorasi, sedikitnya 7.000 hektare di antaranya telah menjadi lahan perkebunan sawit masyarakat setempat dan rusak akibat pembalakan liar. Tercatat sedikitya 3.500 kepala keluarga saat ini berada di kawasan itu dan menggantungkan hidup dengan membuka kebun.

Walau demikian, PT REKI sendiri hingga sekarang belum memegang izin kelola dari Departemen Kehutanan. Menurut Kaban, kini izinnya masih diproses dan dalam waktu dekat akan diberikan.

Di dalam kawasan Hutan Harapan Rainforest itu, terdapat 280 jenis burung, sebanyak 69 jenis burung terancam punah dan memiliki 159 jenis pohon. Satu jenis pohon yakni Jelutung merupakan pohon khas yang tumbuh di hutan ini sudah tergolong rentan.

Selain itu, hutan ini menjadi habitat 49 jenis binatang mamalia dan 43 jenis binatang reptil.
Berbagai jenis binatang yang sudah langka dan dilindungi ada di kawasan hutan ini, seperti Harimau Sumatera, Tapir, Napu, Beruang, Gajah dan Landak.

Tidak itu saja, ratusan orang Suku Anak Dalam yang menggantungkan hidupnya di dalam kawasan hutan ini.

Syaipul Bakhori

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya