Media Dituding Mengiklankan Kekerasan

Reporter

Editor

Kamis, 30 Oktober 2008 12:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengkritik pemberitaan media massa yang memuat kekerasan dan kebencian. Berita seperti itu dikhawatirkan membuat kekerasan semakin meluas karena ditiru oleh pihak lain.

Kalla mencontohkan banyaknya berita soal kantor komisi pemilihan umum yang dibakar. Ia khawatir berita pembakaran kantor KPU ini akan meluas dan ditiru oleh pihak lain karena dianggap sebagai salah satu penyelesaian.

“Kalau sekarang kantor KPU di Makasar dibakar, besok kantor KPU di Sumatera Utara dibakar, di Jawa dibakar,” kata Kalla saat membuka seminar refleksi 9 tahun kebebasan pers, Kamis (30/10). “Itu menebar kekerasan dan kebencian.”

Meski menyayangkan Kalla tidak menyalahkan berita-berita kekerasan yang diagendakan media. Hanya saja, kata dia, berita itu menyebabkan kebiasaan orang mendemo apa saja.

“Saya tidak katakan di sini untuk mengatakan jangan muat berita itu. Cuma harus kita bagaimana melihatnya,” katanya.

Ninin Damayanti

!-- @page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->
Advertising
Advertising




Berita terkait

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.

Baca Selengkapnya

Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.

Baca Selengkapnya

Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."

Baca Selengkapnya

Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.

Baca Selengkapnya

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?

Baca Selengkapnya

Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.

Baca Selengkapnya

Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.

Baca Selengkapnya