DPR Desak Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Ditingkatkan

Reporter

Editor

Minggu, 5 Oktober 2008 14:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kesejahteraan prajurit TNI harus ditingkatkan secepatnya. Komisi Pemerintahan DPR menargetkan uang lauk pauk prajurit TNI meningkat dari Rp 35 menjadi 50 ribu/bulan.

Dalam waktu dekat harus ditingkatkan," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sidharto Danusubroto saat dihubungi, Minggu (5/10).

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI selama 63 tahun keberadaan TNI belum signifikan. Padahal, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak naik tajam. Sehingga, profesionalisme prajurit TNI belum optimal. "Profesionalisme tidak pernah murah. Sekarang ini tidak cukup hanya slogan perjuangan untuk menjamin profesionalisme," ujarnya.

Agak berbeda dengan Sidharto, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Yusron Ihza Mahendra mengatakan uang lauk pauk prajurit sudah naik sekitar 200 persen selama 4 tahun ini. Kesejahteraan prajurit, kata dia, dapat dilakukan juga dengan menaikkan gaji pokok. "Gaji pokok harus dinaikkan,' ujarnya.

Saat ini, ujar Yusron, pendapatan jenderal bintang dua sekitar Rp 7 juta. Gaji pokok di luar berbagai tunjangan hanya sekitar Rp 2 juta. Ketika pensiun, dia melanjutkan, purnawirawan bintang dua itu hanya menerima 70 persen dari gaji pokoknya. "Habis manis, sepah dibuang," ujarnya.

Di lain pihak Sidharto mengatakan peningkatan kesejahteraan prajurit tidak bisa dilakukan dengan menaikkan gaji pokok. Alasannya, gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri sudah diatur oleh negara.

Kurniasih Budi

Berita terkait

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

22 Mei 2017

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.

Baca Selengkapnya

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

5 Oktober 2016

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

Seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut.

Baca Selengkapnya

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

25 April 2016

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.

Baca Selengkapnya

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

9 Februari 2016

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.

Baca Selengkapnya

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

28 Desember 2015

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.

Baca Selengkapnya

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

7 September 2015

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

4 September 2015

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.

Baca Selengkapnya

TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

28 Agustus 2015

TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

Penembakan itu dilakukan dua pemuda mabuk yang belakangan diketahui anggota TNI di Mimika

Baca Selengkapnya

Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

14 Agustus 2015

Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

Staf Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Papua ingin memboyong anak-anak Papua belajar sampai sarjana di Bandung.

Baca Selengkapnya

KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

30 Mei 2015

KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

Nama Kodam baru di Papua belum ditentukan. Penetapan nama diserahkan pada masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya