TEMPO Interaktif, Aceh:Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) Abdullah Puteh membantah bahwa lumpuhnya aktivitas masyarakat di Aceh disebabkan karena mereka tunduk kepada himbauan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tengku Abdullah Syafei. Mogok massal selama tiga hari itu, kata Puteh, lebih disebabkan karena masyarakat Aceh takut terhadap ancaman yang dilontarkan pihak GAM. “Saat ini GAM sering menyandera anggota masyarakat untuk ditebus dengan sejumlah uang,” ujarnya di Pendopo Gubernur di Banda Aceh, Jumat (18/1). Puteh berpendapat konflik berkepanjangan di Aceh berimplikasi pada masyarakat. Kewibawaan pemerintah saat ini, kata dia, telah menurun. Dibuktikan dengan himbauan mogok GAM yang diikuti oleh masyarakat. Karena itu saat ini kewibawaan pemerintahan sangat dibutuhkan di sana. Puteh berpendapat, pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus memikirkan perlindungan masyarakat. “Ini tidak boleh berlama-lama,” kata dia. Karena itu, pembentukkan Kodam dapat dijadikan satu alternatif pemecahan. Dengan paradigma baru di Aceh, kewibawaan pemerintah dapat ditingkatkan. Di tempat yang sama, Panglima Komando Pelaksana Operasi (Pangkolakops) Brigjen TNI M. Djali Yusuf, menyatakan, saat ini di Aceh terdapat sekitar 20 ribu pasukan di bawah komandonya. Menurut dia, 17 ribu diantaranya ditempatkan di sepanjang jalan-jalan umum, di seluruh Provinsi. Sementara, pasukan yang patroli hanya 3.200 orang untuk seluruh provinsi NAD. “Padahal luas provinsi Aceh lebih luas dari Jawa Barat,” kata dia. Dengan kondisi seperti ini, kata Djali, TNI mengalami kesulitan di lapangan. Hal itu juga dibenarkan oleh Komandan Korem Teuku Umar Kolonel Inf. Endang Ruhaya. Menurut dia, tiap kali melakukan patroli ke desa-desa, masyarakat selalu meminta perlindungan pada TNI. Sementara itu di tempat terpisah, DPRD Provinsi NAD dalam pertemuan dengan Komisi I DPR RI mendesak pemerintah agar segera mengembalikan Kodam di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, terungkap pembentukan Kodam hanya tinggal menunggu waktu. Ketua DPRD NAD Tengku Muhammad Yus mengatakan bahwa semasa pemerintahan Habibie, peresmian Kodam sudah dipersiapkan. Namun, akibat kondisi di Aceh saat itu, peresmian Kodam dibatalkan. Menurut dia, Habibie mendapat masukan dari pihak-pihak tertentu yang meminta agar Kodam itu tidak diresmikan. Dia menyatakan, jika pemerintah mau, sebenarnya Kodam itu dapat diresmikan sesegera mungkin. Selain itu, kata Muhammad Yus, dari segi historis di Aceh pernah ada Kodam, dengan nama Kodam Iskandar Muda. Tetapi, dalam perkembangannya, pada 1984 Kodam itu dilebur menjadi satu dengan Kodam I Bukit Barisan, yang berpusat di Medan. “Karena itu, kami mengistilahkan bukan pembentukan Kodam tapi pengembalian Kodam,” kata dia. Menanggapi sejumlah tuntutan dari Muspida dan DPRD NAD, Ketua Komisi I DPR RI Ibrahim Ambong mengatakan, akan membawa semua masukan itu dalam rapat Komisi I. Menurut dia, masukan itu akan dijadikan bahan untuk menyikapi isu pembentukan Kodam di Aceh yang saat ini berkembang. “Kami akan bahas masukan-masukan ini untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah,” kata dia. Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PPP, Muzaki Shalha mengatakan, pembentukan Kodam itu sebenarnya tidak rumit. Menurut dia, fraksinya sudah mengambil keputusan untuk mendukung pengembalian Kodam. “Kami minta selesaikan Aceh secepatnya, karena keadaan Aceh sudah sangat kritis,” ujarnya. (A.M. Fikri-Koran Tempo)