Partai Republiku Sudah Siapkan Calon Legislator

Reporter

Editor

Senin, 8 September 2008 10:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Meski Komisi Pemilihan Umum belum menerima keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Partai Republiku sudah menyiapkan calon anggota legislatif.

Ketua Pelaksana Harian Partai Republiku, Ramses David Simanjuntak, optimistis bisa menjadi peserta Pemilu 2009. “Jumlah calon anggota legislatif dari Republiku sudah 75 persen dari ketentuan,” kata Ramses saat dihubungi Tempo, Senin (8/9).

Ramses mengakui, ada sejumlah pengurus dan kader yang hengkang ke partai lain setelah Republiku dinyatakan tak lolos verifikasi. Tapi, jumlah yang hengkang tak terlalu banyak.

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Republiku lolos verifikasi, sejumlah kader dan pengurus yang hengkang kembali bergabung. Meski demikian, Republiku akan meminta waktu tambahan untuk menyusun daftar calon legislator.

Pasalnya, calon legislator juga harus melengkapi berkas yang akan diajukan ke KPU. “Misalnya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani,” tuturnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum. Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Partai Republiku Indonesia lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta Pemilihan 2009.

Ramses meminta KPU tak mengulur waktu. Penguluran waktu ini bisa merugikan partainya untuk bisa menjadi peserta Pemilihan 2009. Ia optimistis akan memenangkan kasasi jika KPU tak menerima keputusan Pengadilan Tinggi.

Ramses mempersilahkan KPU meminta Komisi Yudisial memeriksa hakim Pengadilan Tinggi. Menurut Ramses, partainya tak melakukan hal negatif seperti menekan para hakim supaya memenangkan Republiku. “Kami punya bukti kuat yang menyatakan kami lolos verifikasi, dan bukti itulah yang kami ajukan ke hakim,” ucap dia.

Pramono

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

29 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

31 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

33 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

36 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

40 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

47 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

48 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

50 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

53 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya