TEMPO Interaktif, Jakarta:Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum Ulama Se-Jawa dan Sumatra menuntut pemerintahan Megawati Soekarnoputri diganti jika dalam waktu satu bulan tidak bisa menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, serta masalah bangsa lainnya. Kita beri waktu satu bulan kepada pemerintah untuk menjalankan solusi yang kita berikan. Kalau tidak bisa, kita minta mundur saja, kata Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab, kepada Tempo News Room (TNR), di Markas Polda Metro Jaya, Senin (20/1). Ketika ditanya, kenapa tidak menunggu sampai Pemilu 2004, Rizieq menyatakan Mega bisa saja diganti sebelum Pemilu. Yang penting lewat perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, DPR menggunakan hak angketnya, lalu meminta MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Bahkan, untuk menekan pemerintah, FPI siap untuk melakukan aksi turun ke jalan. Kalau perlu revolusi sosial, ujarnya. Selain menuntut penurunan harga BBM, listrik, dan telepon, mereka juga meminta pemerintah mengembalikan dana kepada STT Singapura, dan menjual saham Indosat kepada rakyat Indonesia dengan transparan. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta mengambil tindakan tegas dan keras kepada para konglomerat yang ngemplang dan bermaksud jahat. Bila perlu, harta mereka dirampas secara paksa untuk kepentingan rakyat, kata Rizieq. Dijelaskan, pernyataan dari para ulama ini juga akan disampaikan kepada Pimpinan MPR di kompleks gedung DPR/MPR, hari ini. Semula, yang mau menemui Pak Amien, tapi beliau berhalangan. Kita belum tahu akan diterima oleh siapa, kata Rizieq, yang mengaku datang ke Markas Polda Metro Jaya, untuk menjalani wajib lapor dalam kasus pengrusakan tempat hiburan di Jakarta beberapa waktu lalu. FPI akan meminta kepada Pimpinan MPR untuk serius menindaklanjuti tuntutan ulama tersebut. (Sam Cahyadi Tempo News Room)