TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaku pencemaran lingkungan perlu diberi sanksi perbaikan atau rehabilitasi kawasan yang sudah dirusaknya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Forqan mengatakan, hukuman kurungan dan denda tidak cukup. "Undang-undang harus mampu memaksa perusahaan merahabilitasi kawasan," ujarnya, Senin (11/8). Menurut dia, sanksi menuntut perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dicemari bisa menjadi upaya pencegahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Berry, terlalu ringan memberikan sanksi kepada perusak dan pencemar lingkungan. Undang-undang itu menurut rencana akan dibahas kembali untuk amendemen di Dewan Perwakilan Rakyat akhir Agustus 2008. Rencana amendemen masuk dalam program legislasi nasional 2004 namun gagal dibahas. Berry mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup perlu diberikan kewenangan yang lebih tegas. Seperti, rekomendasi mencabut izin, sanksi dan mencabut izin perusahaan pencemar lingkungan. Selama ini, peran kementerian hanya memantau dan memberikan evaluasi. AQIDA SWAMURTI
Berita terkait
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
9 hari lalu
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
Baca SelengkapnyaBRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan
23 hari lalu
Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
26 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaLimbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka
42 hari lalu
Gakkum KLHK menetapkan empat tersangka pencemaran lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Kejahatan terkait limbah ilegal dari tambak udang.
Baca SelengkapnyaKLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
43 hari lalu
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaKonflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah
58 hari lalu
BKSDA Sumatera Selatan mencatat sebanyak 127 kasus konflik buaya dan manusia terjadi di Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaWalhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..
29 Januari 2024
Walhi mengungkapkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi industri nikel di Maluku Utara.
Baca SelengkapnyaPenelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia
24 Januari 2024
Penelitian menyebutkan aktivitas industri nikel di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan
23 Januari 2024
Greenpeace mengkritik Gibran yang mengglorifikasi program hilirisasi nikel Presiden Jokowi. Industri ini dinilai banyak merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaCSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan
22 Januari 2024
Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Gibran Rakabuming ihwal Biodiesel B35 dan B40 dalam Debat Cawapres semalam. Gibran mengklaim program tersebut terbukti menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya
