TEMPO Interaktif, Padang:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan miliaran rupiah dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD 2007 Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Solok, Pasaman dan Pariaman.Hal ini berdasarkan rilis Perwakilan BPK RI di Padang dalam Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Sumatera Barat kemarin (17/6). Menurut rilis itu BPK baru menyelesaikan laporan keuangan Pemprov Sumbar, Kabupaten Solok, Pasaman dan Kota Pariaman dan laporan tersebut merupakan audit untuk APBD 2007.Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Wajar Dengan Pengecualian karena ditemukan 26 item kegiatan yang memboroskan uang negara, di antaranya belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan yang memboroskan keuangan negara Rp 38,7 miliar dan belum dipertanggungjawabkan.Kedua, terdapat tujuh pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal senilai Rp 8, 260 miliar yang dilakukan melalui penunjukan langsung. Ketiga, terdapat biaya jasa listrik, air dan telepon di Dinas Pendidikan Sumbar lebih tinggi dari pemakaian sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 481,39 juta.Keempat, Dinas Prasarana Jalan membangun aset kepemilikan kabupaten dan kota berupa jalan dan jembatan sehingga memboroskan keuangan negara Rp 40,392 miliar. Kelima, pada Dinas Prasarana Jalan terjadi pengurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 1,296 miliar terdiri dari pengurangan volume pekerjaan oleh PT Pebana Adi Sarana sebesar Rp 546 juta, PT Subur Brother Rp 93,9 juta, Tunggal Abadi senilai Rp 235,12 juta dan Rp 40,38 juta serta PT Baretta Muda Pratama Rp 373,8 juta. Hal ini merugikan daerah Rp 1,295 miliar.Keenam, frekuensi perjalanan dinas DPRD tidak memenuhi kepatutan dan kewajaran karena terdapat pelaksanaan perjalanan dinas dengan biaya bersama dengan kegiatan lain. Kerugian negara Rp 181,97 juta.Untuk Kabupaten Solok, BPK menemukan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 855,33 juta yang dilakukan melebihi standar yang telah ditetapkan Pemkab Solok. Selain itu juga ditemukan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 347 juta atas pelaksanaan pembangunan gedung dan jalan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan PU yang tidak dicairkan.BPK juga menemukan pengelolaan dan pengembangan modal usaha dengan pola resourcing tidak tertib.Untuk Kota Pariaman, BPK menemukan belanja bantuan sosial minimal Rp 563,53 juta yang belum dilengkapi dengan bukti pendukung dan terdapat bantuan sosial sebesar Rp 188,25 juta yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu terdapat penggunaan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 240 juta yang belum dipertanggungjawabkan.BPK juga menemukan pekerjaan perbaikan dan pengembangan fasilitas pangkalan dan pendaratan ikan di Muaro Pariaman senilai Rp 2 miliar yang tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak.Di Kabupaten Pasaman, BPK menemukan penatausahaan barang milik daerah senilai Rp 43 miliar belum tertib. Lalu terdapat investasi nonpermanen dana bergulir Rp 2 miliar yang tidak memberi kontribusi terhadap Pemkab Pasaman dan terdapat penarikan dana dari rekening bank dana bergulir sebesar Rp 609 juta yang tidak jelas peruntukannya.Selain itu juga ada pengeluaran sebesar Rp1,3 miliar pada Sekretariat DPRD yang tidak didukung bukti lengkap.Febrianti