TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PPP harus mengambil sikap tegas kepada kader partai yang bermaksud mendirikan partai baru. Rencana pendeklarasian PPP Reformasi jangan dianggap seolah-oleh suatu bagian dari reformasi di tubuh partai. “Pendeklarasian itu hanya membuktikan adanya keinginan tersembunyi selama ini yaitu sekedar mencari kedudukan dan kepentingan pribadi,” kata Amarullah Saleh, Ketua DPC PPP Jakarta Selatan yang membacakan pernyataan sikap DPC dan Pimpinan anak Cabang Se DKI Jakarta di Hotel Cempaka, Kamis (17/1) sore. Ia mengatakan, pengunduran jadwal muktamar telah diputuskan secara sah dan demokratis. Sehingga sama sekali tidak memotong proses regenerasi dan kaderisasi partai. Amarullah mempertanyakan maksud PPP Reformasi yang bakal dideklarasikan tanggal 20 Januari 2002 karena menggunakan atribut, simbol-simbol, dan lambang sah PPP. Ia menilai hal itu sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan kepatutan. Pihaknya akan melakukan tindakan lebih jauh setelah melihat pendeklarasian PPP Reformasi Minggu (20/1). Namun, ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan lebih jauh itu. Sekarang, mereka masih menunggu lambang PPP Reformasi yang resmi. Sementara itu M Rachman , Ketua DPC PPP Jakarta Pusat pada kesempatan yang sama belum mengetahui rencana pengunduran diri Ketua DPW PPP DKI Djafar Badjeber yang ikut membidangi partai baru itu. Begitu pula dengan kedudukan Djafar yang hingga kini masih menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta. “Kita belum menerima tembusan surat pengunduran diri (Djafar). Tetapi yang menentukan itu (keanggotaan DPRD) adalah kami, DPC dan PAC,” kata dia. (Dede Ariwibowo – Tempo News Room)