TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi DPR sepakat merombak sistematika Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sistematika baru yang disepakati mengacu pada konstitusi. "Kami sepakat mengubah sistematika dan mengikuti alur Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan hubungan antar-lembaga negara," kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Ganjar Pranowo saat dihubungi di Makassar, Rabu (28/5). Pekan lalu, tim kecil Pansus RUU Susunan dan Kedudukan mengadakan lobi antarfraksi di Wisma DPR Kopo, Jawa Barat. Lobi tersebut di antaranya membahas soal hubungan kelembagaan. Urutan lembaga yang diatur dalam RUU itu adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Selain itu, ada pengaturan soal Sekretariat Jenderal DPR," katanya. Perubahan itu diharapkan mampu mengefektifkan pembahasan dan pengaturan hubungan antar-lembaga negara. Sehingga, undang-undang itu bertahan lama. "Supaya tidak setiap tahun diganti," ujarnya. KURNIASIH BUDI
Berita terkait
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
30 September 2022
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.
Baca SelengkapnyaKomite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan
6 Maret 2017
Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR
17 Desember 2016
PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaImparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan
3 Oktober 2016
Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
8 September 2016
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang
16 Agustus 2016
Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Pilkada Akan Divoting
2 Juni 2016
Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016
26 Januari 2016
DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya
