Imam Utomo Dinilai Gagal

Reporter

Editor

Kamis, 22 Mei 2008 16:02 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Timur, Mohammad Mirdasy, mengatakan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo gagal melaksanakan lima program andalannya sebagaimana visi dan misinya ketika akan terpilih untuk kedua kalinya memimpin Jawa Timur pada 2003 lalu.“Saat penyampaian visi dan misi di hadapan paripurna DPRD dulu, Pak Imam menyampaikan lima program pokok, tapi hingga kini tak ada satu pun yang berhasil,” kata Mirdasy. Kelima program pokok Imam adalah megaproyek Suramadu, Jalan Lintas Selatan (JLS), Pasar Induk Agrobisnis (PIA) di kawasan Jemundo Sidoarjo, Gardu Taskin, serta SPP Gratis mulai SD-SMA.Untuk Suramadu, menurut Mirdas, Imam mengaku sanggup menyelesaikannya maksimal di akhir 2007 dan pada tahun 2008 di kala masa jabatannya berakhir jalan penghubung Surabaya-Madura tersebut sudah bisa dipergunakan. “Tapi kenyatannya, hingga kini belum nyambung, bahkan teman saya yang ahli bangunan memprediksikan tahun 2009 belum akan bisa pergunakan,” tambah Mirdasy.Yang lebih parah, tambahnya, adalah megaproyek Jalur Lintas Selatan yang ditargetkan sudah nyambung di tahun 2008, ternyata hingga kini pembebasan lahan pun belum kelar karena kurangnya koordinasi antara pihak provinsi dan kabupaten/kota yang dilaluinya.Untuk PIA Jemundo, yang rencananya pada tahun 2008 ini sudah bisa dioperasikan, ternyata hingga kini belum ada satu persen pun proses pembangunan fisik dilakukan. “PIA hanya berhasil membebaskan lahan. Untuk pembangunan fisiknya masih nol persen,” kata Mirdasy.Begitu juga untuk program Gardu Taskin yang juga masih belum maksimal. Yang paling parah, lanjut Mirdasy, adalah janji untuk menggratiskan biaya SPP. “Yang saya tahu hingga kini belum ada upaya untuk itu,” kata Mirdas.Meski begitu, Mirdas menghargai keberanian Gubernur yang mengatakan dalam LKPJ-Nya jika bencana Lapindo diakibatkan ulah pengeboran di kawasan tersebut.“Tapi LKPJ ini baru berarti jika ada upaya konkret dari Gubernur untuk membantu menyelesaikan masalah hukumnya,” tambah Mirdasy yang warga asli kawasan Porong.Rohman Taufiq

Berita terkait

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

2 menit lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

4 menit lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

12 menit lalu

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

BRIN terus berupaya menemukan metode yang paling baru, efektif, dan efisien dalam proses pemurnian protein.

Baca Selengkapnya

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

12 menit lalu

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa

Baca Selengkapnya

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

12 menit lalu

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

Fenomena gelombang panas (heatwave) seperti yang baru saja membekap wilayah luas di daratan Asia terjadi karena terperangkapnya udara panas

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

14 menit lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

17 menit lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

18 menit lalu

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

Basuki Hadimuljono ogah menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku dirinya sebagai birokrat tulen.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya

20 menit lalu

Pendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya

Pun untuk tahapnya ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK, alias CASN yang direncanakan bulan Mei.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

20 menit lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya