TEMPO Interaktif, Mataram:Rapat evaluasi Kesepakatan Makassar 2002 untuk percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia yang berlangsung di Mataram, Ahad (4/5) siang ditutup dengan menghasilkan 10 langkah terobosan. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo saat menutup acara itu mengemukakan, 10 langkah terobosan itu memprioritaskan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan timur Indonesia. Ke-10 terobosan itu adalah mendorong perbankan untuk memperkuat pengembangan lembaga keuangan mikro, mendorong pendirian pusat usaha kecil menengah, mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), meningkatkan kerja sama penyaluran kredit antara bank umum dan BPR, serta pengembangan kredit dengan pola inti plasma. Langkah lainnya adalah pemberdayaan konsultan keuangan pendamping UMKM mitra bank, mendirikan lembaga penjamin kredit di daerah, mempermudah sertifikasi tanah, mempermudah proses perizinan usaha melalui sistem pelayanan satu atap dan memperluas jangkauan pelayanan bank kepada UMKM. Menurut Manuel, sepuluh langkah terobosan itu merupakan realisasi berbagai kesepakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan sektor perbankan serta pelaku usaha di enam provinsi. Keenam provinsi itu adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada pertemuan itu juga berlangsung penandatanganan sembilan kesepakatan dan 15 akad kredit dengan nilai Rp 5,1 miliar, serta tiga bentuk kerja sama lain. Penandatangan kesepakatan itu antara lain Bank BNI dengan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, perbankan Mataram dan empat debitor perorangan, Bank Tabungan Negara dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, serta Bank Central Asia dengan dua BPR dan lima pelaku usaha mikro. Ada pula pencairan kredit dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk BPR Samawa dan Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat. Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution yang hadir dalam pertemuan itu mengemukakan bahwa perbankan sudah merealisasikan kepeduliannya terhadap UMKM. Dia menyebutkan, kalau Agustus 2002 perbankan memberikan kredit Rp 17,7 triliun, pada Februari 2003 meningkat 19,2 persen menjadi Rp 21 triliun. Untuk kredit UMKM di Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pada Agustus 2002 sebanyak Rp 8,3 triliun, meningkat 22,5 persen menjadi Rp 10,16 triliun pada Februari 2003. Sementara wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua terjadi peningkatan 16,4 persen menjadi Rp 10,8 triliun untuk periode yang sama. (Supriyantho Khafid-Tempo News Room)