TEMPO Interaktif, Batam:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Batam hari ini. Mereka dimintai keterangan kasus alih fungsi lahan di Baloi Dam, Kecamatan Lubuk Baja, Batam Provinsi Kepulauan Riau.Mereka adalah Agus Hartanto, Daniel Yunus, dan Umen Darsono. Dari Pemerintah Kota Batam, yakni Agus Suhiman, Suhartini dan Abang Muzni. Sedangkan anggota dewan yang juga dipanggil KPK adalah Sahat Sianturi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ). "Saya hanya dimintai keterangan soal bagaimana memperoleh lahan dari Otorita Batam ," kata Daniel Yunus kepada Tempo. Daniel Yunus saat alih fungsi itu terjadi, menjabat direktur lahan Otorita Batam, Abang Muzni menjabat Kepala Dinas Pertanian, perikanan dan kelautan Batam, dan Sahat Sianturi sebagai mediator antara pengembang, Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. "Dalam kasus itu, saya enggak dapat apa-apa,koq!" kata Sahat yang mengaku status terperiksanya sebagai saksi. Pemeriksaan itu membuat warga setempat kaget. Muhammad Tahir, 46, warga Baloi Dam, Batam mengatakan hutan lindung Baloi Dam kini telah berubah menjadi perumahan dan rumah toko. Rumbadi Dalle
Berita terkait
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
6 jam lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
1 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
1 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
2 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
2 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
2 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
2 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
2 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
34 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
34 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca Selengkapnya
