TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR gagal menyelesaikan program legislasi nasional. Karena itu, pimpinan DPR akan meminta pimpinan komisi dan panitia khusus menetapkan target pembahasan rancangan undang-undang yang akan diselesaikan hingga akhir masa jabatan DPR. "Menjelang akhir masa sidang keempat, kami akan meminta mereka menetapkan rancangan undang-undang yang harus dicoret karena tidak bisa selesai," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada Tempo, Rabu (9/4). Rencananya, Agung akan menutup masa sidang ketiga DPR Kamis (10/4) ini melalui rapat paripurna. Hingga akhir masa sidang ketiga DPR, katanya, DPR baru merampungkan 105 dari 284 rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional. Pada akhir tahun lalu, DPR merampungkan pembahasan 93 rancangan undang-undang. Menurut Agung, penetapan target harus dilakukan mengingat masa efektif kerja DPR tinggal 1,5 tahun. Apalagi, mulai tahun depan anggota DPR berkonsentrasi pada pemilu legislatif. Selain penutupan masa sidang, DPR akan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perubahan APBN 2008 untuk disahkan pemerintah. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan akan menyampaikan hasil audit laporan keuangan pemerintah pusat semester kedua 2007. KURNIASIH BUDI
Berita terkait
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
30 September 2022
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.
Baca SelengkapnyaKomite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan
6 Maret 2017
Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR
17 Desember 2016
PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaImparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan
3 Oktober 2016
Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
8 September 2016
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang
16 Agustus 2016
Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Pilkada Akan Divoting
2 Juni 2016
Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016
26 Januari 2016
DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya
