TEMPO Interaktif, Jakarta:Provinsi Kalimantan Timur menuding pemerintah pusat tak memperhatikan pengembangan kawasan perbatasan. Kritik dari Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Syaiful Teteng ini berkaitan dengan alokasi anggaran pembangunan sarana prasarana jalan kawasan perbatasan.Pembangunan jalan itu diperkirakan menyedot duit Rp 400 miliar. “Tetapi dari kas pemerintah pusat hanya Rp 100 miliar,” kata Syaiful kepada Tempo dalam sebuah acara di Bank Indonesia Balikpapan, kemarin. “Itupun hanya terjadi tiga tahun terakhir.” Menurut Syaiful, pemerintah provinsi sudah membangun 430 kilometer jalan penghubung trans Kalimantan antara Kabupaten Malinau - Simenggaris. Terdapat rencana pembangunan jalan perbatasan 500 kilometer menghubungkan Malinau - Nunukan. Selain itu ada empat daerah perbatasan yang menjadi target pembangunan perbatasan yakni Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan. Direncanakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpatungan untuk membiaya pembangunan jalan itu. Hanya saja, Teteng tidak yakin adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 4 triliun. Jalan perbatasan itu sepanjang 2 ribu kilometer. “Sekarang masih berupa hutan,” katanya. S. G. WIBISONO
Berita terkait
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?
2 September 2021
Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?
Baca SelengkapnyaWagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar
30 November 2019
Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaIngin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini
11 Oktober 2017
Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah
23 Agustus 2017
Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi
24 Mei 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.
Baca Selengkapnya2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen
22 Maret 2017
Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.
Baca SelengkapnyaAgus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk
2 Februari 2017
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara
24 Januari 2017
Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.
Baca SelengkapnyaRayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi
22 Oktober 2016
Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.
Baca SelengkapnyaWiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?
13 September 2016
Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya
