TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemerintahan DPR batal membahas 14 Rancangan Undang Undang (RUU) Pemekaran Daerah dan 1 RUU Pembentukan Provinsi baru bersama pemerintah. "Tidak jadi karena DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tidak datang," kata Wakil Ketua Komisi Sayuti Asyatri di Gedung DPR, Senin (25/02). Tanpa kehadiran DPD, dia melanjutkan, pembahasan RUU menjadi tidak sah. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 22D ayat (1) dan Undang-undang Susunan Kedudukan disebutkan pembahasan rancangan undang-undang pemekaran harus melibatkan DPR, DPD, serta Pemerintah. "Kehadiran DPD sifatnya wajib," katanya. Keempat belas kabupaten/kota yang akan dijadikan daerah pemekaran baru adalah Kabupaten Nias Utara dan Barat (Sumatera Utara), Kota Gunung Sitoli, dan Brastagi (Sumatera Utara), Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pringsewu (Lampung), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kabupaten Sabu Raijua (NTT), Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Maibrat, dan Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Intan Jaya (Papua), serta Kabupaten Deiya (Papua). Sedangkan Tapanuli dibahas menjadi provinsi baru. Ketua Komisi Pemerintahan EE Mangindaan mengatakan DPD tidak datang karena menginginkan pembahasan dilakukan setelah DPD menggelar rapat paripurna 6 Maret 2008 nanti. "Ada suratnya," katanya. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pihaknya tidak keberatan rapat pembahasan ditunda. Dwi Riyanto Agustiar