TEMPO Interaktif, Pasuruan: Penyelesaian kasus tanah 539 hektar di sembilan desa, khususnya Desa Alastlogo, di Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur akan ditempuh lewat proses mediasi. Proses ini dijamin tidak mengganggu proses pidana terhadap 13 tersangka pelaku penembakan warga Alastlogo."Mediasi perlu dilakukan karena akar permasalahan kasus ini adalah sengketa pertanahan. Warga di sini juga jelas menolak relokasi yang ditawarkan TNI Angkatan Laut," kata M. Ridha Saleh, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Internal yang merangkap Ketua Tim Pemantauan Peristiwa Bentrokan Warga dengan TNI Angkatan Laut di Pasuruan. Upaya mediasi itu sudah disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam pertemuan pada Januari lalu dan Panglima TNI menyetujuinya. Ridha menepis dugaan pertemuan ini membuat Komnas HAM melemah dalam penyelesaian kasus Alastlogo. Ridha mengunjungi Alastlogo untuk menyampaikan hasil rapat paripurna Komnas HAM pada 25 Januari lalu. Selain soal mediasi, misi yang dia bawa antara lain memperdalam dan memperkuat dugaan pelanggaran HAM berat dalam tragedi 30 Mei 2007. Dugaan ini berdasarkan adanya intimidasi, pengusiran paksa, penyiksaan, dan pembunuhan secara sistematis yang dialami warga sebelum dan sesudah tragedi 30 Mei. Dalam tragedi tersebut, empat warga tewas dan sebelas warga lainnya luka-luka akibat tembakan 13 prajurit marinir dari Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut, Grati, Pasuruan yang kini menjadi tersangka. Komnas HAM menduga korban tewas akibat tembakan langsung dan bukan akibat peluru pantulan.Setelah mengunjungi Pasuruan, Ridha akan menjumpai Oditur Militer yang menangani kasus 13 anggota marinir yang menjadi tersangka penembakan pada Jumat (22/2) besok. Kepada Oditur Militer, Ridha akan menanyakan rencana digelarnya persidangan para tersangka. Ia juga akan menjumpai Tim Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendapatkan hasil uji balistik terhadap seluruh senjata. Abdi Purmono