TEMPO Interaktif, Balikpapan:Layanan publik Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, selama sepekan terakhir terganggu, menyusul adanya mutasi 87 pejabat setingkat eselon 3 dan 4 di pemerintahan daerah.Terjadi dualisme kepemimpinan antara pejabat yang baru dilantik dengan pejabat lama yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda.Menurut Kepala Bidang Humas Penajam, Dul Aziz, terjadi ketidakdisiplinan para pejabat lama yang tidak mematuhi kebijakan pimpinan. Kendati berstatus Plt, katanya, pelaksana tugas Bupati Penajam Ichwan Datu Adam tetap mempunyai kewenangan mutasi pada pejabat dianggap tidak efektif. "Ingin duduk selamanya menjadi pejabat," tuturnya.Ihwan melantik 87 pejabat pemerintahan setingkat eselon 3 dan 4 menggantikan pejabat yang dianggap kurang efisien kerjanya. Namun pejabat lama menolak mutasi dengan alasan Ichwan tidak berwenang melakukan mutasi pada pegawai negeri sipil. Sebanyak 16 pejabat lama lantas mengajukan gugatan PTUN terhadap keputusan Plt bupati."Telah ada putusan sela PTUN yang mengembalikan jabatan para pejabat lama," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Penajam, Ali Muddin.Pejabat yang turut terkena mutasi ini mengatakan sekarang ini para pejabat telah kembali menduduki posisinya masing-masing. Namun hal itu tetap mempengaruhi layanan publik masyarakat Penajam yang kebingungan dengan dualisme kepemimpinan.Dualisme ini terjadi setelah Bupati definitif Penajam Yusran Aspar tersandung dugaan kasus korupsi yang mengharuskan Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya, Ichwan Datu Adam. Sementara, mayoritas PNS Penajam masih loyal pada kepemimpinan Yusran dan tidak mengakui adanya Plt Bupati Penajam.SG Wibisono