TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Banyak pejabat baik kepala dinas maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY yang tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi. Akibatnya mereka dinilai lemah dalam hal laporan/pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini melakukan MOU bersama lima rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, Atmajaya dan STIE YKPN."Gubernur mengakui banyak pejabat dan kepala instansi yang lemah dari sisi ilmu ekonomi, utamanya masalah pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu Gubernur meminta kami ikut dalam pendampingan pelaporan anggaran tersebut," ujar Ketua Umum APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta) DIY, Khoirudin Bashori di Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Senin (19/11/2007). Khoirudin menambahkan, pendampingan pelaporan anggaran tersebut terutama dilakukan oleh para mahasiswa yang kuliah di jurusan akuntansi. Pihak APTISI sendiri menyambut baik permintaan Gubernur itu. Sebab selain PTN, para pengelola PTS di DIY juga berkomitmen untuk ikut serta dalam perbaikan kinerja birokrasi di DIY. "Pihak PTS tentu sangat merespons hal ini sebab kamijuga ingin berkomitmen untuk memperbaiki kinerja birokrat kita," tambah Khoirudin. Sementara itu, Khoirudin menegaskan, dari sekitar 120 PTS di DIY saat ini masih banyak yang mengalami kesulitan anggaran hingga jumlah mahasiswanya tidak memenuhi kuota. Melihat masalah tersebut, para pengelola PTS di DIY yang tergabung dalam APTISI siap melakukan aliansi strategis serta koordinasi. "Banyak yang hampir kolaps, terengah-engah. Dan itu masih kami petakan untuk segera diantisipasi dengan terus menjalin aliansi strategis antar PTS di DIY," tutup Khoirudin.Muh Syaifullah