TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Lapindo DPR Tjahjo Kumolo mendesak pemerintah agar mempercepat dan melancarkan pencairan dana APBN dan APBN Perubahan untuk pembangunan infrastruktur yang rusak karena luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu untuk menghindari masalah baru yang terjadi di Sioarjo. Dari hasil pengawasan yang dilakukan DPR, kata Tjahjo, kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam menanggulangi luapan lumpur Lapindo juga belum optimal. Selain itu, pemerintah juga belum menjabarkan formula pendanaan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area yang terkena dampak luapan lumpur. Padahal, hal itu merupakan rekomendasi dari Panitia Khusus DPRD Sidoarjo yang penting agar formula tersebut menjadi lebih operasional dan konkret implementasinya. "Pemerintah pusat seharusnya juga memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mensosialisasikan program resettlement warga yang terkena dampak lumpur. Dengan demikian tidak akan terjadi capital flight. Aset daerah juga harus segera dilakukan penyelamatan, seperti fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah kas desa," kata Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, Sabtu (17/11). Akhir November ini, kata Tjahjo, merupakan batas waktu penyelesaian pembayaran uang muka jual-beli lahan warga sebesar 20 persen. Namun batas waktu itu belakangan sulit untuk dipenuhi pemerintah. Tjahjo mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya yang harus menyelesaikan sisa pembayaran pembelian lahan tersebut menjadi tidak memiliki pegangan soal waktu kapan mereka harus memulai pembayaran yang 80 persennya lagi. Imron Rosyid