TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Masyarakat Adat Indragiri mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengizinkan pemeriksaan Bupati Indragiri dan Gubernur Riau terkait illegal logging (pembalakan liar).Dengan cepatnya proses pemeriksaan, diharapkan akan memperjelas terlibat tidaknya kepala daerah di Indragiri dan Riau dalam kasus pembalakan liar. Kesimpangsiuran atas status ini dinilai telah meresahkan masyarakat Indragiri.“Dengan keluarnya izin dan adanya pemeriksaan itu, kita berharap tidak ada kesimpangsiuran terlibat tidaknya kepala daerah dalam illegal logging,“ ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Indragiri (IKBMI), Susilowadi, Jumat (5/10).Menurut Susilowadi, desakan yang disampaikan melalui surat 1 Oktober 2007 lalu, didasari adanya kesimpangsiuran status Bupati Indragiri, Indra Adnan, dan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam pembalakan liar. Kesimpangsiuran informasi terlibat tidaknya mereka dalam kasus ini membuat warga Indragiri di seluruh Indonesia resah.IKBMI menilai kesimpangsiuran status perizinan kepala daerah dalam kaitan pembalakan liar, pada akhirnya merugikan masyarakat di Indragiri, Riau. Menurut Susilowadi, kendati setelah 60 hari diajukan, pemeriksaan otomatis dibenarkan tanpa melalui izin Presiden, namum situasi ini membuat masyarakat Indragiri akhirnya mempertanyakan komitmen pemerintahan Yudhoyono atas upaya pemberantasan pembalakan liar.“Itu sebabnya kita melakukan desakan agar segera dapat diproses. Pernyataan sikap ini juga merupakan dukungan masyarakat Indragiri untuk memerangi illegal logging. Masyarakat tidak memperoleh apa pun atas hancurnya hutan kecuali banjir dan kabut asap di Indragiri. Kami berharap pemerintah dapat memahami ini,“ tambahnya.Pihak Kepolisian sendiri menyebutkan hingga kini belum dapat memberi penjelasan atas perizinan pemeriksaan Bupati dan Gubernur Riau dalam kaitan pembalakan liar. Menurut Kepala Bagian Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Zulkifly, izin pemeriksaan sepenuhnya wewenang pusat (Jakarta). “Kita belum dapat memberikan penjelasan atas perizinan itu. Hingga saat ini kami masih menunggu,“ ujarnya.Jupernalis Samosir