TEMPO Interaktif, Jakarta:PDIP belum berani menegaskan sikapnya terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II yang melibatkan Akbar Tandjung sebagai tersangka. Keputusan resmi PDIP akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 Januari mendatang. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PDIP Roy BB Janis kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (15/1). Ia mengutarakan sikap PDIP tersebut usai rapat pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kepada Fraksi dan DPP yang berlangsung selama tujuh jam sejak pukul 10.00 WIB. Roy mengatakan, Megawati telah memerintahkan untuk mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR beberapa waktu lalu agar menyampaikannya di Sidang Paripurna. Pengusul Pansus sejumlah 50 orang dari fraksi itu akan menandatangani dan menyampaikan sikapnya di depan sidang. Setelah itu ditanggapi oleh fraksi-fraksi lain. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada pembatalan penandatangan 50 pengusul pansus. Namun, Roy mengingatkan, dinamika proses hukum cukup tinggi sehingga bisa mengubah sikap partai setiap saat. Apalagi proses hukum semakin baik, setelah perubahan sejumlah jaksa di lembaga Kejaksaan Agung. Menyinggung ancaman Golkar menarik dukungan kenaikan harga BBM bila PDIP mendukung Pansus Bulog II, kata Roy tidak disinggung dalam rapat. “Karena itu sudah berkali-kali dibahas dan sikap kami sama mengikuti prosedur,” ujarnya. Ia melihat, ancaman partai itu mencerminkan satu persoalan internal partai yang harus diselesaikan sendiri. Tetapi, imbas persoalan partai berlambang beringin ini kepada partai lain. Langkah Golkar menarik dukungan, tambah dia, akan mengingkari keputusan yang sudah diambil bersama untuk meredam keresahan masyarakat melalui dana kompensasi dari pemerintah. “Otomatis, kalau Partai Golkar mengingkari komitmen akan diserahkan kepada rakyat untuk menilainya,” ujarnya. (Eduardus Karel Dewanto – Tempo News Room)