TEMPO Interaktif, Padang:43 kepala desa se-Kabupaten Mentawai yang belum menerima honor bulanan selama tahun 2007 ini protes ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mentawai di Tuapejat, Jumat (31/8). Selain protes, salah satu kepala desa sempat meninju wajah Martinus, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Mentawai.Salah satu kepala desa, Besman Saleleubaja, mengatakan sudah delapan bulan honornya tidak dibayar, begitu juga dana bantuan untuk desanya di Mailepet Siberut Selatan. "Honor kepala desa Rp 500 ribu per bulan, sekretaris desa Rp 350 ribu dan kepala urusan desa (Kaur) Rp 250 ribu dan kepala dusun Rp 200 ribu. Selain itu juga bantuan pembangunan desa sebesar Rp 50 juta dan alat tulis kantor Rp 20 juta itu belum pernah kami terima selama tahun 2007 ini," katanya.Karena dana operasional desa tidak ada, Besman mengaku terpaksa membeli alat tulis kantor menggunakan uang pribadi. "Jika ada rapat, maka kita terpaksa utang di kedai untuk konsumsi makan," katanya.Kepala Desa Saureinu, Sikakap, Januar Sababalat, mengaku bahkan tidak bisa mengirimkan uang kepada anaknya yang sekolah di Padang karena belum menerima honor. Rekannya, Mulyadi, Kepala Desa Saumanganya, bahkan terpaksa menutup kantor desa karena harus ke ladang untuk menutup biaya hidup keluarga.Sebelumnya, 43 kepala desa se-Mentawai ini mengikuti pelatihan di Tuapejat, ibukota Kabupaten Mentawai, dan dijanjikan Pemkab Mentawai honor kepala desa akan dicairkan. Namun, usai pelatihan, honor yang dijanjikan tidak kunjung dicairkan BPKD dengan alasan beberapa persyaratan pencairan uang belum lengkap.Kepala BPKD Mentawai Binsar Saleleubaja mengatakan keterlambatan pencairan dana karena SK Bupati untuk bendahara desa belum keluar. "Dalam peraturan yang baru, bendahara desa harus punya SK pengangkatan dari bupati, karena kas desa dipegang bendahara, jadi karena itu dana bantuan untuk desa belum kita cairkan," kata Binsar.Ia mengatakan setiap desa di Mentawai mendapat dana bantuan pembangunan sebesar hampir Rp 200 juta per desa dengan rincian, anggaran DPD Rp 50 juta, bantuan alat tulis Rp 20 juta dan honor selama setahun."Hari ini akan kita usahakan mencairkan honor kepala desa dulu, karena kalau semuannya, dana di Bank Nagari Tuapeijat tidak cukup. Dana untuk pembangunan mungkin bisa minggu depan," katanya.Febrianti