TEMPO Interaktif, Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau menyesalkan sikap dan pernyataan pemerintah dan DPR menyangkut penanganan penyalahgunaan izin perusahaan kayu dan hutan di Riau.Pernyataan agar polisi jangan mengusik perusahaan berizin, khususnya perusahaan bubur kertas di Riau dinilai sebagai intervensi politik dalam perang melawan pembalakan liar di Riau."Mestinya urusan hukum tidak dicampur-adukkan dengan politik," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Jhoni Setia Mundung di Pekanbaru semalam. Intervensi ini menunjukkan pemerintah dan DPR melindungi perusahaan perusak hutan. Menurut Jhoni, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut agar polisi jangan mengusik perusahaan kayu berizin menunjukkan pemerintah kurang serius menangani kasus pembalakan liar. Apalagi sejumlah anggota DPR meminta polisi tidak menganggu perusahan Pulp PT IKPP milik Sinar Mas Group dan PT RAPP milik Sukamto Tanoto di Riau. "Kami minta pemerintah tidak terpengaruh atas ancaman PHK besar-besaran," katnaya. Jhoni mengatakan, "Jika mereka mau tutup, ya silakan saja," katanya. Menanggapi pernyataan pemerintah dan Dewan tersebut, juru bicara Polda Riau Ajun Komisaris Besar Zulkifly mengatakan polisi tetap berkomitmen memberantas illegal logging. "Kita bukan mau menanggapi pernyataan itu karena pemberantasan illegal logging ini amanat hukum," katanya. Jupernalis Samosir