Komisioner Komnas HAM Prioritaskan Pembenahan Internal
Reporter
Editor
Sabtu, 21 Juli 2007 08:39 WIB
TEMPO Interaktif, Solo:Calon komisioner Komisi Nasional HAM memprioritaskan pembenahan internal lembaga itu. Selama ini terjadi birokratisasi di lembaga tersebut yang memperlambat pelayanan dan penanganan mengenai masalah hak asasi manusia. Hal itu dikatakan salah satu anggota Komnas HAM hasil pilihan DPR yang masih menunggu penetapan presiden, Johny N. Simanjuntak. Ia mengusulkan agar Sekretaris Jenderal Komnas HAM bukan pegawai pemerintah. "Seharusnya berasal dari orang luar pemerintah agar tidak ada kesan Komnas HAM independensinya terjaga," katanya di Solo Sabtu (21/7) Menurut penerima Yap Thiam Hien Award 1992 ini, birokatisasi komisi tadi terjadi akibat sekretaris jenderal dari pegawai pemerintah. Akibatnya, kerap muncul keluhan publik tentang cara pelaporan pelanggaran. Selain Sekretaris Jenderal dari luar, katanya, pegawai di sekretariat juga tidak bisa bekerja dengan norma atau standard yang berlaku di instansi pemerintah pada umumnya. imron rosyid
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
9 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
27 hari lalu
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
