TEMPO Interaktif, Jakarta:Gagasan Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar untuk memindah persidangan Ketua Front Kedaulatan Maluku Alexander Manuputty, dari Ambon ke Jakarta, terbuka lebar. Kejaksaan Agung merujuk pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi dasar hukum bagi rencana tersebut karena pertimbangan keamanan. “Itu bisa dilakukan atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Dengan pertimbangan ada ancaman kerusuhan atau bencana alam sehingga tidak memungkinkan mengadili perkara di Pengadilan Negeri setempat,” jelas Barman Zahir, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, pada Tempo News Room di Jakarta, Kamis (16/4) malam. Penjelasan itu berkait rencana Kapolri, yang terungkap tadi siang, menyusul pemindahan penyididikan dan penahanan Manuputty dari Ambon ke Mabes Polri. Barman lalu menunjuk pasal 85 KUHAP. Usulan dari kejaksaan dan ketua pengadilan negeri setempat dilayangkan ke Mahkamah Agung. Berikutnya, Ketua Mahkamah Agung meminta Departemen Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagai penyelenggara persidangan perkara Manuputty. Peristiwa semacam itu bukan yang pertama kali. Barman menyebutkan beberapa contoh kasus. “Seperti kejadian di Blitar, Jawa Timur, pernah terjadi. Akibat dan alasan keamanan, akhirnya sidang dipindah ke Pengadilan Negeri Surabaya,” jelas dia. (Suseno)