TEMPO Interaktif, Jakarta:Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan penyidik sipil, mengaku kesulitan memberantas penebangan liar dan pencurian kayu ilegal (illegal logging. "Tidak ada kesepahaman antara jaksa penuntut umum, penyidik, dan hakim tentang kejahatan kehutanan," kata Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya dalam rapat dengan Panitia Kerja Illegal Logging Komisi Hukum DPR, di Jakarta, Rabu (18/7) menjelang tengah malam. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga mengatakan salah satu contohnya adalah adanya perbedaan siginifikan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim dalam kasus pembalakan liar. "Kami menuntut setinggi-tingginya, hakim memutus sangat rendah. Bahkan ada yang diputus bebas," ujarnya. Selain itu, kata Ritonga, perbedaan persepsi antara penyidik dan hakim bisa pula terjadi dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku. Dia mencontohkan Papua, yang memiliki aturan daerah tentang pungutan hasil hutan. "Akibat adanya otonomi daerah, yakni adanya hak ulayat atas hutan sehingga hakim membebaskan terdakwa," ujarnya. Asisten Deputi Bidang Penindakan Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago juga mengeluhkan berbagai kesulitan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Tidak semua kabupaten memiliki PPNS, dan secara struktural PPNS berada di bawah kepala daerah. "Ada penyidik yang dipindah karena mulai memeriksa kasus pembalakan liar," ujar Dasrul. Selain itu, lanjut Dasrul, PPNS hanya memiliki kewenangan di lapangan sewaktu hutan sudah rusak. "Kami tidak punya kewenangan ketika hutan ditebang," ujarnya. Menurut Ritonga, untuk mengatasi segala hambatan itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, kahutanan, lingkungan hidup, dan kejaksaan dalam menangani kasus pembalakan liar. "Sistemnya terintegrasi," ujarnya. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Bambang Hendarso Danuri menambahkan, pihaknya akan menjerat pelaku pembalakan liar dengan pasal berlapis. Diantaranya pasal pencurian, pencucian uang, korupsi, dan pengrusakan lingkungan hidup. "Sehingga cukong yang selama ini tidak tersentuh bisa dijerat," ujarnya. Selain itu, kata Bambang, kepolisian telah menginstruksikan untuk tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka pembalakan liar. "Penahanannya akan dimaksimalkan selama 55 hari," ujarnya. Bambang menjanjikan kepolisian akan mengungkap kasus pembalakan liar besar dalam waktu dekat ini. Anggota Komisi Hukum Gayus Lumbun mengusulkan kasus pembalakan liar agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jika polisi dan jaksa tidak mampu. "Karena illegal logging itu adalah korupsi," ujarnya. Anggota Komisi Hukum lainnya, Akil Mochtar, mengusulkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kasus pembalakan liar. "Harus ada rekomendasi pemerintah dan DPR," ujarnya. Setelah itu, kata Akil, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang komprehensif dalam bidang hukum. Mantan Menteri Kehutanan Muhammad Prakoso mengatakan, pemberantasan pembalakan liar tidak bisa semata dilakukan melalui penegakan hukum. "Harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan komunitas," ujarnya. Menurut Prakosa, aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan juga harus ditingkatkan agar tidak mudah dirayu cukong kayu. Tito Sianipar