TEMPO Interaktif, Surabaya:Korban Lapindo di Porong, Sidoarjo, tak begitu mempedulikan mentok tidaknya interpelasi Lapindo yang digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan Jakarta.Interpelasi, menurut mereka, tidak ada kaitannya langsung dengan warga yang masih menunggu nasib ganti rugi atas aset tanah dan bangunan yang telah terendam lumpur. “Interpelasi hanya permainan partai untuk kepentingan mereka, padahal untuk kami tidak ada kaitannya sama sekali,” ujar Imam Agustinus, salah seorang koordinator warga dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Rabu (17/7).Yang dibutuhkan warga, menurutnya, adalah bagaimana partai bisa menjembatani warga supaya Lapindo segera membayar ganti rugi. Apalagi, hingga saat ini yang dibayar Lapindo baru mencapai 500-an berkas tanah dan bangunan dari 10 ribu berkas lebih.“Lapindo selalu bilang siap dana, tapi buktinya sampai saat ini pembayaran selalu diirit-irit. Di sini harusnya partai bermain, bukan hanya ribut interpelasi,” imbuhnya.Bahkan, menurutnya, DPR harusnya sejak awal juga ikut mendesak Lapindo untuk membayar lunas aset warga. Tapi, kenyatannya saat ini Lapindo hanya sanggup membayar 20 persen di muka dan sisanya tidak jelas kapan akan dibayarkan.Hal yang sama juga diungkapkan Nasiruddin, koordinator warga dari Desa Jatirejo. “Lumpur sudah menjadi komoditas politik. DPR hanya bersuara lantang di Senayan, tapi tak pernah benar-benar memperjuangkan nasib kita,” ujarnya.Apapun namanya, kata Nasiruddin, yang dilakukan DPR kali ini hanya sebatas mengkritisi kebijakan pemerintah. Jika punya itikad baik, harusnya DPR bisa bergotong royong untuk terus mendesak Lapindo segera melunasi atau paling tidak segera merampungkan uang muka ganti rugi.Rohman Taufiq