Kota Serang Resmi Terbentuk

Reporter

Editor

Selasa, 17 Juli 2007 15:16 WIB

TEMPO Interaktif, Serang:Daerah Otonom Kota Serang, Banten, resmi terbentuk. Lahirnya daerah otonom baru di Banten ini ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kota Serang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (17/7)."Alhamdulillah, perjuangan warga Serang selama enam bulan ini tercapai sudah. Kota Serang sudah resmi terbentuk," ujar Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kota Serang, Edy Mulyadi.Edy mengatakan pembentukan Kota Serang sangat dibutuhkan, bukan untuk kepentingan elite tertentu, tapi seluruh warga Kota Serang nantinya. "Dari awal kami sudah tekankan tujuan dibentuknya Kota Serang adalah menyejahterakan warga Kota Serang." katanya.Kota Serang akan meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Curug, Taktakan, Kasemen dan Walantaka, dengan 20 kelurahan dan 49 desa. Jumlah penduduk wilayah ini sebanyak 543 ribu jiwa.Asisten Bidang Pemerintah Pemprov Banten, Asmudji, mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengiventarisir pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Serang ke Kota Serang."Ada beberapa aset yang secara otomatis harus dialihkan setelah Kota Serang terbentuk," kata Asmuji. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten tengah mengkaji sejumlah nama yang akan ditempatkan sebagai pelaksana tugas Wali Kota Serang."Beberapa kepala biro ada yang golongannya sudah memumpuni, kini digodok untuk ditunjuk sebagai plt Wali Kota," kata Asmudji. Terkait inventarisasi siapa saja calon penjabat itu, Asmuji mengatakan hal itu kewenangan Gubernur.Faidil Akbar

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya